Perpres Ojol Berlaku, Driver Keluhkan Skema Bagi Hasil 8 Persen

LokalStore88 Jumat,9 Oktober 2026.

Kehadiran regulasi baru di sektor transportasi digital kerap menyisakan cerita tersendiri bagi para pekerja lapangan yang menggantungkan hidupnya pada roda dua setiap hari. Di tengah harapan akan kesejahteraan yang lebih baik, aturan anyar justru disambut dengan nada setengah hati oleh mereka yang berada di garda terdepan. Dinamika di jalanan ibu kota mencerminkan betapa kebijakan makro sering kali tidak selalu sejalan dengan realitas ekonomi yang dirasakan para pengemudi. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital resmi diterbitkan dengan tujuan menata ulang lanskap industri ride-hailing di tanah air. Namun, respons di lapangan menunjukkan bahwa niat baik pemerintah ini masih menyisakan celah perdebatan yang cukup panjang di kalangan mitra pengemudi.

Sebagai salah satu moda transportasi yang paling diandalkan masyarakat perkotaan, ekosistem ojek online melibatkan jutaan orang dengan berbagai problematika harian yang kompleks. Pemerintah tentu memiliki pertimbangan matang dalam merumuskan payung hukum tersebut demi menciptakan keadilan bagi aplikator maupun mitra pengemudi. Kendati demikian, aturan yang baru berjalan ini langsung diuji oleh berbagai catatan kritis dari mereka yang langsung merasakan dampaknya secara fisik dan finansial. Para pengemudi ojol di lapangan menilai bahwa kebijakan pemotongan komisi maksimal delapan persen belum memberikan angin segar bagi pendapatan harian mereka. Suara-suara dari bawah ini tentu menjadi bahan evaluasi penting untuk melihat seberapa efektif regulasi tersebut menjawab persoalan kesejahteraan yang selama ini dikeluhkan.

Menelisik Implementasi Kebijakan Baru di Lapangan

Penerapan aturan baru ini memunculkan beragam tanggapan dari para pengemudi yang telah lama malang melintang di jalan raya mengantar penumpang maupun barang. Salah satu pengemudi bernama Ahmad, yang telah berusia empat puluh lima tahun, membagikan pandangannya mengenai situasi yang diadapinya setelah aturan tersebut berlaku efektif. Menurut pengamatan sehari-harinya, perubahan skema yang digadang-gadang membawa perbaikan ini ternyata belum memberikan perbedaan yang signifikan terhadap dompetnya. Meskipun secara jujur ia mengakui bahwa kehadiran regulasi tersebut setidaknya memberikan kepastian berupa perlindungan hukum yang lebih jelas bagi aktivitas mereka. Pengakuan ini menunjukkan bahwa aspek legalitas memang menjadi poin positif, namun aspek materi tetap menjadi tolok ukur utama bagi para pekerja harian.

Perhitungan matematis yang sederhana namun krusial sering kali dilakukan oleh para pengemudi untuk mengukur hasil kerja keras mereka dari pagi hingga malam hari. Ahmad mencontohkan bagaimana pergerakan tarif perjalanan yang sebelumnya berada di angka sekitar lima belas rupiah kini mengalami penyesuaian menjadi sekitar tiga belas ribu rupiah. Setelah tarif tersebut dikurangi dengan persentase potongan yang baru, akumulasi pendapatan bersih yang diterimanya ternyata tidak menunjukkan lonjakan yang berarti. Kondisi ini membuat sebagian pengemudi merasa bahwa perubahan aturan tersebut ibarat mengganti kulit tanpa mengubah isi substansial dari dapur mereka. Dinamika tarif yang fluktuatif ini menuntut ketelitian tersendiri agar para pekerja jalanan tetap bisa menutup biaya operasional kendaraan yang juga tidak murah.

Kendati demikian, pengemudi senior tersebut tidak menutup mata terhadap beberapa penyesuaian teknis dalam sistem pemotongan yang dinilai lebih baik dari sebelumnya. Sebelum aturan pembatasan delapan persen ini resmi diterapkan, para mitra pengemudi biasanya dikenakan beban potongan tambahan sebesar dua puluh ribu rupiah setiap harinya. Syarat pengenaan potongan tambahan tersebut biasanya berlaku ketika jumlah perjalanan harian mereka telah melampaui batas sepuluh kali trip. Berdasarkan pengalaman di lapangan, kewajiban potongan harian tambahan itu kini sudah ditiadakan dalam sistem yang baru berjalan tersebut. Hilangnya komponen potongan tambahan ini setidaknya sedikit mengurangi beban pikiran para pengemudi ketika mereka harus menyelesaikan target perjalanan harian.

Perbandingan Pendapatan Antara Sistem Lama dan Baru

Perspektif lain datang dari pengemudi yang lebih muda, Abede Waki, yang usianya menginjak tiga puluh tahun dalam kesehariannya menjalani profesi ini. Berdasarkan pengalaman empirisnya selama melayani pelanggan, ia justru merasa lebih nyaman dengan pola pembagian hasil yang berlaku pada aturan sebelumnya. Menurut penilaiannya secara jujur, besaran nominal uang yang dibawa pulang ke rumah dari setiap perjalanan terasa lebih memadai pada masa lalu. Perbandingan angka-angka kecil pada setiap transaksi perjalanan menjadi bukti nyata mengapa sebagian pengemudi merindukan skema yang lama. Perbedaan tipis pada besaran pendapatan bersih per trip ternyata sangat berarti bagi mereka yang harus mengejar target pemenuhan kebutuhan keluarga.

Abede memberikan ilustrasi konkret mengenai tarif perjalanan untuk jarak tertentu yang biasa ia tempuh dalam aktivitas pelayanan harian di jalanan. Pada aturan lama, ia bisa mengantongi pendapatan bersih sekitar sepuluh ribu empat ratus hingga sepuluh ribu lima ratus rupiah untuk satu kali perjalanan. Sementara itu, di bawah skema regulasi yang baru berlaku saat ini, rata-rata uang yang masuk ke kantongnya hanya berkisar di angka sepuluh ribu dua ratus rupiah. Meskipun selisihnya tampak tidak terlalu besar dalam satu transaksi, akumulasi dari puluhan perjalanan tentu memberikan dampak yang cukup terasa pada akhir hari. Hal inilah yang mendasari mengapa banyak pengemudi merasa bahwa perubahan aturan tersebut belum mampu mendongkrak kesejahteraan mereka secara merata.

Sistem pemotongan komisi juga menjadi sorotan utama dalam perbandingan yang disampaikan oleh pengemudi asal ibu kota tersebut kepada awak media. Abede mengakui bahwa aturan terdahulu memang mengenakan potongan yang tergolong besar bagi ukuran pendapatan harian seorang pengemudi sepeda motor. Namun, skema potongan tersebut dilakukan sekaligus setelah pengemudi berhasil mencapai pencapaian tertentu, seperti melampaui dua puluh perjalanan dalam sehari. Pola pemotongan akumulatif semacam itu justru dirasa lebih memberikan kejelasan psikologis dibandingkan potongan yang langsung dipotong dari setiap transaksi kecil. Ketika potongan ditarik secara sekaligus setelah target tercapai, uang hasil kerja keras pada trip-trip awal masih terasa utuh di tangan pengemudi.

Dampak Potongan Transaksi dan Harapan ke Depan

Sebaliknya, dalam skema aturan baru yang membatasi persentase komisi, potongan tersebut kini dirasakan langsung pada setiap perjalanan yang diselesaikan oleh pengemudi. Sebagai contoh, untuk perjalanan berjarak sekitar tiga kilometer dengan tarif dua belas ribu rupiah, pengemudi rata-rata hanya menerima sekitar sepuluh ribu dua ratus rupiah. Pemotongan yang terjadi secara terus-menerus pada setiap orderan membuat perputaran uang tunai di tangan pengemudi terasa lebih lambat dan terbatas. Situasi semacam ini menuntut para pekerja transportasi online untuk bekerja lebih ekstra demi mendapatkan sisa pendapatan yang setara dengan hari-hari sebelumnya. Beban kerja yang semakin padat tentu berisiko meningkatkan kelelahan fisik bagi para pengemudi yang menghabiskan waktu berjam-jam di jalanan.

Menghadapi berbagai persoalan pelik tersebut, para pengemudi tentu tidak hanya tinggal diam tanpa menyuarakan harapan mereka kepada pihak pemangku kepentingan. Abede mewakili aspirasi rekan seprofesinya berharap agar pemerintah bersama pihak aplikator dapat merumuskan regulasi tarif yang jauh lebih berpihak pada kesejahteraan pengemudi. Peninjauan ulang terhadap struktur argo perjalanan dinilai menjadi salah satu kunci utama agar para pekerja lapangan tetap dapat bernapas lega di tengah himpitan ekonomi. Di sisi lain, keseimbangan kepentingan antara pengemudi dan kenyamanan konsumen pengguna jasa tetap harus dijaga agar ekosistem bisnis ini terus berjalan. Kebijakan yang ideal tentu saja adalah kebijakan yang mampu merangkul semua pihak tanpa merugikan kelompok yang paling rentan di dalam rantai industri.

Selain masalah tarif dan potongan komisi, persoalan teknis di dalam aplikasi juga memegang peranan krusial dalam kelangsungan rezeki para pengemudi harian. Salah satu hal yang disoroti adalah dampak dari penolakan order terhadap akses pengemudi dalam menerima fitur layanan tarif hemat dari aplikator. Kebijakan pembatasan atau sanksi bagi pengemudi yang sering menolak pesanan dikhawatirkan justru membuat mereka semakin kesulitan mendapatkan alokasi order. Jika pengemudi kehilangan akses terhadap fitur layanan tertentu, maka potensi penghasilan harian mereka otomatis akan merosot tajam akibat minimnya pesanan yang masuk. Oleh karena itu, fleksibilitas sistem dan komunikasi yang transparan antara aplikator dan mitra sangat diperlukan untuk menghindari gesekan di lapangan.

Menatap Masa Depan Ekosistem Transportasi Digital

Perjalanan panjang regulasi transportasi berbasis platform digital di Indonesia masih memerlukan proses penyesuaian yang berkelanjutan dari berbagai pihak terkait. Aturan yang tertuang dalam lembaran negara tentu membutuhkan waktu untuk diuji ketangguhannya dalam menghadapi kompleksitas masalah di dunia nyata. Suara-suara kritis dari para pengemudi seperti Ahmad dan Abede merupakan cerminan otentik dari denyut nadi industri yang patut disimak secara seksama. Pemerintah selaku regulator dituntut untuk terus memantau pelaksanaan aturan ini secara berkala agar tujuan pelindungan kesejahteraan tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas. Evaluasi yang konstruktif akan membantu memperbaiki kelemahan-kelemahan teknis yang selama ini dikeluhkan oleh para pelaku di lapangan.

Industri transportasi online di tanah air telah bertransformasi menjadi salah satu pilar penting penopang perekonomian rakyat dan mobilitas kaum urban. Keberlangsungan ekosistem ini sangat bergantung pada keadilan iklim kerja yang dirasakan oleh jutaan mitra pengemudi yang setiap hari bertaruh nyawa di jalan raya. Ketika regulasi baru belum sepenuhnya memuaskan ekspektasi para pekerja, ruang dialog yang terbuka harus senantiasa dijembatani oleh berbagai pihak berwenang. Keseimbangan antara pendapatan yang layak bagi pengemudi dan tarif yang terjangkau bagi masyarakat luas adalah prasyarat mutlak kemajuan industri ini. Harapan besar tentu diletakkan pada kebijakan lanjutan yang lebih akomodatif terhadap realitas ekonomi para pengemudi ojek online di masa mendatang.

Sumber: Liputan6 News

Jangan lewatkan berbagai informasi menarik seputar kebijakan publik dan dinamika transportasi daring lainnya setiap hari. Pastikan Anda selalu terhubung dengan kanal berita terpercaya kami agar tidak ketinggalan pembaruan penting berikutnya.

📘 Follow Fanspage kami di Facebook: klik di sini

💬 Gabung Saluran WhatsApp kami: klik di sini

📰 Baca artikel lainnya di blog kami: kunjungi blog

Kata kunci terkait: perpres ojol, bagi hasil ojek online, pendapatan driver ojol, regulasi ojek online, transportasi online indonesia, tarif ojol terbaru

#LapakStore88