Golkar Ingin Pileg dan Pilpres Dipisah, Ini Alasannya

LokalStore88 Jumat,9 Oktober 2026.

Bayangkan jika pemilihan anggota dewan dan pemilihan presiden tidak lagi terjadi dalam satu hari yang sama. Usulan kontroversial ini baru saja dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang menilai sistem pemilu serentak justru merugikan aspirasi partai politik. Menurutnya, kedekatan waktu antara pileg dan pilpres membuat pertarungan lokal menjadi bayang-bayang saja dari duel dua calons tingkat nasional. Pernyataan ini memicu perhatian publik karena menyangkut fondasi tata kelola demokrasi Indonesia ke depan.

Konteks dari usulan ini berakar pada evaluasi pelaksanaan pemilu serentak yang telah diterapkan beberapa kali sebelumnya. Pengalaman politik menunjukkan bahwa narasi publik sangat sulit untuk dibagi secara proporsional ketika dua agenda besar bertabrakan dalam waktu singkat. Partai politik sering kali merasa suaranya teredam karena media dan pemilih lebih fokus pada figur pemimpin negara. Doli menyebut fenomena ini sebagai fakta yang tidak bisa diabaikan dalam perencanaan politik mendatang.

Pemicu Usulan Pemisahan Jadwal

Ahmad Doli menjelaskan bahwa dominasi isu pilpres menyebabkan isu pileg mengalami kegagalan visibilitas. Dalam simulasi kampanye, calon legislatif kesulitan untuk menonjolkan program kerja mereka karena panggung utama sudah didominasi oleh debat dan kampanye presiden. Akibatnya, ruang bagi pemilih untuk mencermati rekam jejak calon wakil rakyat menjadi sangat sempit. Kondisi ini dianggap tidak adil bagi partai politik yang bekerja keras membangun basis massa di tingkat daerah.

Oleh karena itu, Doli secara eksplisit mengusulkan agar ketiga jenis pemilihan umum dilaksanakan secara terpisah, tidak lagi diserentakkan. Ia menegaskan bahwa pileg harus berdiri sendiri, diikuti oleh pilpres, dan disusul oleh pilkada sebagai tahapan yang berbeda. Pendekatan ini diyakini dapat memberikan kedalaman analisis yang lebih baik bagi setiap proses pemilihan. Dengan demikian, setiap pemilihan memiliki fokus narasi yang utuh dan tidak saling mengganggu.

Model Pemilu 2004 sebagai Referensi

Untuk menggambarkan konkret gagasan tersebut, Doli merujuk pada pola pelaksanaan Pemilu tahun 2004 yang menjadi sejarah dalam demokrasi Indonesia. Dalam skema yang ia tawarkan, pemilihan legislatif direncanakan untuk digelar pada bulan April. Setelah itu, pemilihan presiden putaran pertama dijadwalkan pada bulan Juli, memberikan jeda waktu yang cukup signifikan. Jika hasil pemilihan tidak menghasilkan pemenang mutlak, putaran kedua dapat dilaksanakan pada bulan September.

Jeda waktu antara April dan Juli dinilai krusial untuk menggeser fokus perhatian masyarakat. Dengan selang waktu beberapa bulan, publik memiliki kesempatan lebih luas untuk mendalami profil calon anggota dewan dan platform partai. Momen tersebut diharapkan mampu mengembalikan relevansi pemilihan legislatif dalam benak pemilih. Setelah fase legislatif selesai, barulah pentas pemilihan pemimpin negara dimulai dengan persiapan yang matang.

Dampak pada Transisi Pemerintahan

Salah satu kekhawatiran umum terhadap pemisahan jadwal adalah potensi perpanjangan masa transisi pemerintahan. Namun, Doli membantah hal tersebut dengan menunjukkan kesiapan aparatur negara dalam mengakomodasi jadwal yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa anggota DPR hasil pileg dapat dilantik tepat waktu pada 1 Oktober. Sementara itu, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dapat dilakukan pada 20 Oktober, tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya.

Keselarasan jadwal pelantikan ini menunjukkan bahwa pemisahan proses pemilihan tidak serta-merta memotong tumpang tindih periode jabatan. Justru, sistem ini dianggap lebih memungkinkan adanya sinergi antara dewan yang baru terpilih dengan eksekutif yang akan segera menempati kursi kekuasaan. Efisiensi birokrasi tetap terjaga meskipun proses pemilihannya dilakukan secara berurutan. Hal ini menjadi argumen kuat bagi mereka yang mendukung revisi sistem pemilu.

Reaksi terhadap usulan ini tentu akan beragam, mengingat setiap partai mempunyai strategi politik yang berbeda-beda. Namun, diskusi ini menandai babak baru dalam perdebatan tentang desain pemilu Indonesia yang lebih adaptif. Mencermati kembali sejarah Pemilu 2004 memberikan pelajaran berharga tentang tantangan dan peluang dari setiap model pemilihan. Ke depan, pembahasan mendalam di Komite I DPR akan menentukan apakah skema terpisah ini akan menjadi kenyataan atau hanya sebatas wacana.

Bagi masyarakat, perubahan potensi jadwal ini berarti lebih banyak waktu untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Setiap tahapan akan mendapat sorotan media yang lebih tajam dan berkesinambungan. Ini adalah peluang bagi warga negara untuk lebih aktif dalam memilih wakil dan pemimpinnya secara sadar. Demokrasi yang sehat memang perlu terus dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan zaman yang terus bergerak maju.

Sumber: Liputan6 News

Gimana menurut kamu soal usulan pemisahan jadwal pemilu ini? Yuk, ceritain pendapatmu dan pantau terus update politik terbaru di LapakStore88. Jangan sampai ketinggalan kabar penting yang memengaruhi masa depan demokrasi kita, ya!

📘 Follow Fanspage kami di Facebook: klik di sini

💬 Gabung Saluran WhatsApp kami: klik di sini

📰 Baca artikel lainnya di blog kami: kunjungi blog

Kata kunci terkait: pemilu serentak, partai golkar, ahmad doli kurnia, reforma pemilu, pileg 2029, jadwal pemilu, pilkada, pilpres

#LapakStore88