Jelang COP17 CBD, Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan 7 Tuntutan

LokalStore88 Sabtu,10 Oktober 2026.

Agenda besar pelestarian alam dunia kini kembali menjadi sorotan tajam setelah koalisi masyarakat sipil secara terbuka menyuarakan desakan serius terhadap komitmen pemerintah nasional. Pertemuan strategis yang diinisiasi oleh Justice Coalition for Our Planet atau JustCOP tersebut diselenggarakan secara khusus di The Hermitage Hotel sebagai persiapan krusial menghadapi forum internasional mendatang. Berbagai elemen pemerhati lingkungan berkumpul untuk menakar sejauh mana keseriusan negara dalam melindungi kekayaan hayati serta menghormati hak-hak masyarakat adat. Diskusi mendalam ini mengupas tuntas dokumen perencanaan resmi yang selama ini digadang-gadang sebagai pedoman utama arah konservasi jangka panjang di tanah air. Di tengah ambisi global yang kian mendesak, pertanyaan besar pun muncul mengenai efektivitas kebijakan domestik dalam menjawab tantangan krisis ekologi yang kian nyata. Publik tentu menanti langkah nyata pemerintah agar komitmen di atas kertas tidak sekadar menjadi wacana tanpa arti di tingkat tapak.

Konvensi Keanekaragaman Hayati yang dijadwalkan berlangsung di Yerevan, Armenia, pada bulan Oktober mendatang akan menjadi panggung penting bagi evaluasi global secara menyeluruh. Para delegasi dari berbagai penjuru dunia berkumpul guna melakukan tinjauan kolektif terhadap pelaksanaan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal yang telah disepakati sebelumnya. Fokus utama perhelatan internasional ini secara bergeser dari sekadar janji-janji manis menuju pembuktian langkah konkret yang telah dieksekusi oleh masing-masing negara peserta. Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya telah merumuskan dokumen strategis bernama Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan sebagai bentuk kepatuhan terhadap target global tersebut. Dokumen perencanaan ini memuat berbagai peta jalan penting, termasuk target perlindungan wilayah daratan dan perairan yang ambisius demi menjaga keseimbangan ekosistem hingga tahun mendatang. Kendati demikian, dokumen yang dirancang sedemikian rupa itu ternyata menyimpan celah mendasar yang langsung memicu kritik tajam dari kalangan aktivis lingkungan.

Kritik Tajam terhadap Lemahnya Status Hukum Dokumen Strategis

Meskipun pihak koalisi secara terbuka memberikan apresiasi atas penyusunan dokumen strategis keanekaragaman hayati tersebut, catatan kritis tetap diberikan secara transpirasi. Persoalan utamanya terletak pada ketiadaan kedudukan resmi dokumen perencanaan tersebut di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Akibat kelemahan struktural ini, panduan pelestarian alam tersebut sama sekali belum memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk dijadikan dasar ketetapan perizinan usaha. Wakil Direktur MADANI Berkelanjutan menyampaikan bahwa dokumen yang sangat bagus itu berisiko besar hanya menjadi pajangan administratif tanpa daya implementasi yang riil. Tanpa adanya kewenangan yang sah secara hukum, instansi pemerintah akan kesulitan menggunakan panduan tersebut sebagai rujukan mutlak dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Kondisi ini dikhawatirkan membuat upaya perlindungan lingkungan hanya sebatas retorika penulisan laporan tanpa adanya pengawasan ketat di lapangan. Oleh karena itu, mendesak pengesahan payung hukum yang kuat menjadi harga mati agar setiap kebijakan pembangunan selaras dengan prinsip keberlanjutan ekologis.

Menanggapi berbagai persoalan mendasar tersebut, aliansi masyarakat sipil merumuskan sejumlah poin desakan krusial yang ditujukan langsung kepada para delegasi resmi negara. Langkah awal yang disuarakan berkaitan dengan kewajiban melaporkan efektivitas implementasi di lapangan secara jujur alih-alih sekadar memamerkan angka luas kawasan konservasi. Pemerintah diminta berani mengungkap fakta bahwa jutaan hektare area bernilai konservasi tinggi masih belum terlindungi secara maksimal dari ancaman eksploitasi izin aktif. Selain itu, penetapan peta jalan yang jelas untuk pengesahan payung hukum dokumen strategis nasional ditargetkan tuntas sebelum perhelatan global selanjutnya dimulai. Tuntutan ketiga berfokus pada perjuangan posisi akses dan pembagian manfaat sumber daya genetik yang harus berpihak secara adil kepada komunitas lokal. Mekanisme tersebut dirancang agar masyarakat adat yang selama ini menjaga hutan dapat menikmati hasil jerih payah serta perlindungan pengetahuan tradisional mereka secara langsung.

Tuntutan Komprehensif untuk Keadilan Ekologis dan Sosial

Aspek pembiayaan dan perlindungan wilayah adat juga menduduki porsi yang sangat penting dalam daftar tuntutan komprehensif yang diajukan oleh koalisi tersebut. Persyaratan mengenai kredit keanekaragaman hayati harus diperketat melalui kewajiban mengantongi persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari warga terdampak. Pengakuan terhadap wilayah adat dan kawasan konservasi yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat lokal perlu ditempatkan sebagai jalur prioritas tanpa harus mengubah fungsi dasarnya. Pemerintah juga dituntut untuk berkomitmen penuh pada kerangka pendanaan nasional, termasuk memperjelas alokasi anggaran pendapatan belanja negara serta memperkuat kelembagaan pendanaan lingkungan. Desakan agar negara maju memenuhi kewajiban pendanaan internasional turut disuarakan dengan tegas demi memastikan keadilan iklim global benar-benar terwujud bagi negara berkembang. Seluruh rangkaian tuntutan ini mencerminkan komitmen kuat masyarakat sipil dalam mengawal masa depan bumi agar tetap lestari bagi generasi mendatang.

Rangkaian desakan dan catatan kritis yang disampaikan oleh para aktivis lingkungan ini pada akhirnya menjadi cerminan kompleksitas tantangan ekologi yang sedang dihadapi bangsa. Perjalanan panjang menuju perlindungan keanekaragaman hayati yang sejati tentu membutuhkan sinergi yang jujur antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akar rumput. Berbagai dokumen perencanaan yang telah disusun dengan susah payah harus segera diperkuat dengan landasan hukum yang mengikat agar memiliki taring di lapangan. Publik tentu berharap agar suara-suara dari kalangan masyarakat sipil ini tidak diabaikan begitu saja oleh para pengambil kebijakan di level nasional maupun internasional. Keseriusan Indonesia di panggung global kelak akan diuji bukan dari seberapa indah lembaran dokumen strategi, melainkan dari bukti nyata kelestarian alam di bumi pertiwi.

Sumber: Liputan6 News

Jangan lewatkan berbagai informasi penting dan update berita terkini lainnya dengan terus memantau kanal kami. Bergabunglah sekarang agar Anda tidak ketinggalan ulasan mendalam seputar isu-isu krusial yang berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari.

📘 Follow Fanspage kami di Facebook: klik di sini

💬 Gabung Saluran WhatsApp kami: klik di sini

📰 Baca artikel lainnya di blog kami: kunjungi blog

Kata kunci terkait: COP17 CBD, IBSAP 2025-2045, JustCOP, keanekaragaman hayati, masyarakat adat, pembangunan nasional, lingkungan hidup

#LapakStore88