Kemenkum: Pelindungan karya jurnalistik butuh kolaborasi lintas negara

LokalStore88 Sabtu,10 Oktober 2026.

Bayangkan sebuah artikel mendalam yang ditulis berjam-jam, lalu dalam hitungan detik disalin, diedit, dan disebarluaskan ke platform digital di belahan dunia lain tanpa izin. Fenomena ini bukan lagi sekadar cerita fiksi, melainkan realitas yang menyakitkan bagi para insan pers. Kecepatan teknologi yang membabat batas geografis ini menciptakan dilema baru: bagaimana melindungi karya intelektual ketika datanya bergerak lebih cepat daripada hukum yang ada? Inilah alasan mengapa Kementerian Hukum kini menggaungkan pentingnya kolaborasi internasional, karena satu negara saja tidak lagi mampu membendung arus digital ini secara efektif.

Konferensi Gala Dinner of ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works that berlangsung di Kabupaten Badung, Bali, menjadi panggung utama untuk membahas isu krusial ini. Acara yang digelar pada Jumat (9/10) malam ini tidak hanya menjadi tempat silaturahmi, tetapi juga forum strategis untuk menyatukan persepsi negara-negara anggota ASEAN. Kehadiran berbagai perwakilan internasional menandakan bahwa isu perlindungan jurnalisme kini telah naik kelas menjadi agenda regional yang memerlukan solusi bersama, bukan lagi sekadar urusan domestik tiap-tiap negara.

Tantangan Lintas Batas di Era Informasi

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum, Hermansyah Siregar, memberikan pandangan tajam mengenai dinamika ini. Ia menekankan bahwa teknologi digital telah mengubah cara informasi bergerak, membuatnya melintasi batas negara dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Perubahan fundamental ini membuka peluang besar bagi distribusi informasi yang lebih luas dan inklusif, namun di sisi lain, ia juga menghadirkan tantangan kompleks yang belum sepenuhnya terjawab oleh kerangka hukum yang ada saat ini.

Hermansyah menjelaskan bahwa kecepatan pergerakan informasi ini membuat upaya perlindungan karya jurnalistik menjadi sangat rumit jika hanya mengandalkan regulasi satu negara. Ketika sebuah artikel dipublikasikan di media lokal, seketika itu pula ia bisa diakses, dibagikan, atau bahkan dikomersialkan oleh pihak lain di negara lain. Tanpa adanya mekanisme pelindungan yang terintegrasi, para kreator dan media lokal akan kesulitan menuntut hak mereka, mengingat yurisdiksi hukum nasional memiliki keterbatasan jangkauan.

Oleh karena itu, Hermansyah menegaskan bahwa tantangan dalam melindungi informasi digital tidak lagi dapat dihadapi oleh negara-negara secara sendiri-sendiri. Pendekatan unilateral yang selama ini menjadi standar, kini terasa tidak memadai untuk menghadapi ekosistem global yang saling terhubung. Diperlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat regional untuk menciptakan standar perlindungan yang lebih kuat dan dapat ditegakkan secara konsisten di berbagai wilayah.

Menyatukan Perbedaan dalam Tujuan Bersama

Salah satu hambatan utama dalam kerja sama ini adalah keragaman sistem hukum dan kebijakan yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Setiap negara memiliki sejarah, budaya, dan struktur hukum yang berbeda-beda, yang tentu mempengaruhi cara mereka memandang dan mengatur hak kekayaan intelektual. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan bersama, yaitu membangun konektivitas digital yang terbuka dan sehat.

Di balik perbedaan regulasi tersebut, terdapat benang merah yang kuat: keinginan untuk memastikan bahwa karya intelektual memperoleh pelindungan yang semestinya. Lebih dari itu, ada tujuan strategis untuk mendukung keberlangsungan jurnalisme sebagai pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Media yang sehat dan berimbang membutuhkan ekosistem di mana para jurnalis dapat bekerja dengan aman, tanpa khawatir karya mereka akan dieksploitasi secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kerja sama regional menjadi semakin krusial untuk membangun pemahaman bersama mengenai apa itu perlindungan karya jurnalistik yang efektif di era digital. Melalui dialog yang intensif, negara-negara anggota dapat saling bertukar pengetahuan mengenai praktik terbaik, mengidentifikasi celah regulasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif. Proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran, namun dampaknya akan sangat signifikan bagi masa depan industri pers di kawasan Asia Tenggara.

Forum yang akan digelar pada Sabtu ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan teknis, tetapi juga wadah untuk memperkuat persahabatan dan rasa saling memahami di antara negara-negara yang hadir. Hermansyah Siregar melihat pertemuan ini sebagai langkah awal yang penting untuk membangun hubungan yang lebih erat. Hubungan yang kuat dan dialog yang berkelanjutan dapat menjadi landasan kokoh untuk membangun pendekatan bersama dalam menghadapi perubahan ekosistem informasi yang begitu cepat.

Dampak Nyata bagi Industri Pers dan Pembaca

Kehadiran perwakilan dari sejumlah negara, antara lain Myanmar, Timor-Leste, Inggris, Laos, Singapura, Thailand, dan Malaysia, menunjukkan komitmen nyata untuk memperluas perspektif. Keterlibatan pihak-pihak dari luar kawasan ASEAN, seperti Inggris, juga memberikan dimensi baru pada diskusi ini. Pengalaman negara-negara maju dalam mengatur hak cipta digital dapat menjadi rujukan berharga bagi negara-negara ASEAN yang sedang menyusun kerangka regulasi yang lebih modern dan relevan.

Bagi pelaku media, jurnalis, dan masyarakat umum, diskusi ini memiliki implikasi langsung yang sangat penting. Pelaku industri perlu memahami dengan jelas hak atas karya yang mereka hasilkan maupun yang mereka gunakan dalam liputan mereka. Pemahaman ini bukan hanya soal formalitas hukum, tetapi juga soal keberlanjutan bisnis media. Jika hak cipta tidak dihormati, motivasi kreator untuk menghasilkan karya berkualitas akan menurun, dan pada akhirnya, kualitas informasi yang diterima masyarakat akan ikut terdampak.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual dalam setiap pemanfaatan karya jurnalistik. Ini adalah pengingat bahwa penggunaan karya orang lain harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu dengan memberikan kredit yang jelas, meminta izin, atau membayar royalti jika memang diperlukan. Kesadaran ini perlu dilatih sejak dini, baik di lingkungan akademis maupun profesional, untuk membentuk budaya industri yang menghargai karya asli.

Selain itu, pemahaman mengenai mekanisme perlindungan hak cipta juga menjadi bagian integral dari literasi digital masyarakat. Masyarakat perlu tahu bagaimana melaporkan pelanggaran, bagaimana menuntut hak, dan bagaimana memanfaatkan layanan publik yang disediakan oleh negara untuk melindungi aset intelektual mereka. DJKI menyediakan platform digital yang dapat diakses untuk pencatatan hak cipta, yang memudahkan proses administratif dan memberikan bukti legalitas kepemilikan karya secara digital.

Transformasi digital bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi juga perubahan paradigma dalam cara kita menciptakan, mengonsumsi, dan melindungi informasi. Dalam konteks ini, perlindungan karya jurnalistik menjadi isu yang lebih luas dari sekadar kepemilikan hak cipta; ini menyangkut integritas informasi, kepercayaan publik terhadap media, dan stabilitas sosial politik. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil harus holistik, melibatkan pemerintah, industri media, teknologi, dan masyarakat sipil.

Menuju Ekosistem Digital yang Berkeadilan

Hermansyah Siregar menutup penyampaian pandangannya dengan harapan bahwa forum ini dapat menjadi awal dari diskusi yang produktif dan berkelanjutan. Ia mengajak para peserta untuk mempererat hubungan sebagai bagian dari keluarga besar ASEAN, mengingat kekuatan kolektif lebih besar daripada kekuatan individual. Kolaborasi yang dibangun hari ini adalah investasi untuk masa depan, di mana ekosistem digital yang dinamis dan berkelanjutan dapat terwujud secara adil bagi semua pihak.

Kerja sama yang semakin kuat ini diharapkan dapat mendukung masa depan ASEAN yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan budaya. Cita-cita besar ini mencakup penciptaan ekosistem digital yang menghormati hak pencipta tanpa menghambat aliran informasi yang sehat. Keseimbangan antara perlindungan hak dan kebebasan berekspresi adalah hal yang harus terus dijaga melalui dialog konstruktif dan perbaikan regulasi yang terus-menerus.

Keberhasilan pelindungan karya jurnalistik di era digital akan diukur dari seberapa efektif mekanisme kolaborasi ini dapat diimplementasikan di tingkat nasional dan regional. Jika negara-negara mampu menyepakati standar minimum perlindungan dan mekanisme penegakan hukum yang saling diakui, maka kreator akan merasa lebih aman dalam berkarya. Hal ini akan mendorong inovasi dalam journalism, baik dari sisi konten maupun teknologi penyampaian pesan.

Bagi pembaca berita, dampak dari kolaborasi ini akan terasa dalam bentuk kualitas informasi yang lebih terjaga dari plagiarisme dan manipulasi. Media yang memiliki perlindungan hukum yang kuat akan memiliki insentif finansial dan moral untuk melakukan jurnalistik mendalam (deep journalism) yang membutuhkan sumber daya besar. Pada akhirnya, yang diuntungkan adalah masyarakat, karena mereka akan mendapatkan informasi yang lebih akurat, komprehensif, dan dapat dipercaya dari sumber-sumber yang sah dan profesional.

Dunia digital akan terus berevolusi, membawa tantangan baru yang mungkin belum terbayangkan hari ini. Namun, dengan fondasi kolaborasi yang kuat dan komitmen untuk melindungi hak-hak pencipta, kawasan ASEAN memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam tata kelola informasi digital. Proses ini tidak berakhir dengan selesainya forum, melainkan baru dimulai, membuka jalan bagi era baru di mana jurnalisme dan teknologi berjalan beriringan dengan saling menghormati.

Sumber: Antara News

Bagaimana menurut Anda mengenai tantangan perlindungan hak cipta di dunia maya ini? Yuk, terus pantau berita terkini dan update kebijakan terbaru dari LapakStore88 agar Anda tidak ketinggalan informasi penting yang memengaruhi industri kreatif dan media.

📘 Follow Fanspage kami di Facebook: klik di sini

💬 Gabung Saluran WhatsApp kami: klik di sini

📰 Baca artikel lainnya di blog kami: kunjungi blog

Kata kunci terkait: perlindungan karya jurnalistik, hak cipta digital, Kemenkum, forum ASEAN, kebijakan hak kekayaan intelektual, jurnalisme di era digital

#LapakStore88