Komdigi Desak Roblox Buka Kantor dan Punya Bos di Jakarta

LokalStore88 Minggu,11 Oktober 2026.

Sebuah permintaan tegas muncul dari pertemuan di Silicon Valley, Amerika Serikat: Roblox diminta punya kantor resmi sekaligus menempatkan jajaran pimpinan seniornya di Jakarta. Permintaan itu disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid ketika bertemu Co-Founder sekaligus CEO Roblox, David Baszucki. Bagi banyak keluarga di Indonesia yang anaknya tumbuh bersama platform game itu, desakan ini menyentuh dua hal sekaligus: siapa yang bertanggung jawab atas layanan yang mereka pakai, dan seberapa serius aturan perlindungan anak benar-benar dijalankan. Pemerintah jelas tidak ingin Indonesia hanya dicatat sebagai pasar yang besar, sementara keputusan penting soal produk dan kebijakan tetap diambil jauh di luar negeri. Pertemuan itu menjadi penanda bahwa hubungan antara negara dan platform global sedang memasuki babak baru.

Selama bertahun-tahun, platform digital global menikmati besarnya pasar Indonesia tanpa selalu punya kehadiran fisik di Tanah Air. Pola inilah yang coba diubah Komdigi. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan teknologi asing harus diimbangi kontribusi nyata terhadap ekosistem digital nasional. Ia menggambarkan Indonesia sebagai ekosistem yang terus berkembang, sehingga perusahaan global diharapkan tidak berhenti pada peran sebagai penyedia layanan bagi konsumen. Yang diminta pemerintah adalah kehadiran yang lebih nyata, yang bisa diajak berdialog dan dimintai tanggung jawab ketika persoalan muncul.

Bukan Sekadar Pasar Konsumen

Desakan agar Roblox membuka kantor di Jakarta bukan sekadar soal simbol. Dengan kantor resmi, ada entitas hukum dan tim yang bisa dihubungi ketika muncul laporan penyalahgunaan, konten bermasalah, atau keluhan orang tua. Pemerintah juga meminta perusahaan menempatkan jajaran pimpinan senior di Indonesia, bukan hanya mengandalkan tim regional yang berbasis di negara lain. Lewat struktur seperti itu, keputusan yang menyangkut pengguna Indonesia bisa diambil lebih dekat dan lebih cepat. Bagi Komdigi, ini soal posisi tawar: negara ingin diperlakukan sebagai mitra, bukan sekadar wilayah pemasaran.

Di sisi lain, ekspansi semacam ini bukan tanpa konsekuensi bagi perusahaan. Membuka kantor dan menempatkan pimpinan senior berarti biaya, komitmen jangka panjang, serta kesiapan berhadapan langsung dengan regulator. Namun pemerintah melihat langkah itu sebagai bagian dari tanggung jawab yang wajar bagi platform yang melayani masyarakat luas. Edwin menyebut kehadiran yang lebih nyata sebagai prasyarat agar perusahaan ikut membangun ekosistem digital, bukan hanya memanfaatkannya. Karena itu, permintaan ini disampaikan dalam kerangka kemitraan, bukan sekadar tekanan.

Aturan Main yang Sama untuk Semua

Poin lain yang dibahas dalam pertemuan itu adalah kepatuhan Roblox terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal sebagai PP TUNAS. Regulasi ini mengatur bagaimana penyelenggara sistem elektronik harus memperlakukan anak sebagai kelompok pengguna yang perlu perlindungan khusus. Bagi platform yang banyak dimainkan anak-anak, aturan ini menyentuh hal-hal mendasar seperti verifikasi usia, pengaturan fitur komunikasi, hingga tata kelola konten. Kehadirannya menandai pergeseran cara negara memandang ruang digital: bukan lagi wilayah bebas aturan, melainkan ruang yang harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Meutya Hafid tidak menyisakan ruang abu-abu soal ini. Ia menegaskan bahwa Roblox dan platform global lainnya tetap punya ruang untuk berkembang di Indonesia, tetapi kebebasan itu berjalan seiring kewajiban memenuhi regulasi nasional. Menurutnya, ketentuan yang berlaku harus diterapkan secara konsisten kepada seluruh platform, tanpa pengecualian. Pernyataan itu penting karena menegaskan prinsip kesetaraan: tidak ada platform yang boleh merasa terlalu besar untuk mengikuti aturan. Bagi pemerintah, konsistensi semacam ini juga menjaga keadilan bagi pelaku usaha dalam negeri yang sudah lebih dulu patuh.

Yang Sudah Dilakukan Roblox

Pemerintah memang mengakui sejumlah langkah perlindungan yang sudah dijalankan Roblox. Perusahaan itu telah mengembangkan teknologi perkiraan usia berbasis pemindaian wajah, atau facial age estimation, untuk memperkirakan kelompok umur penggunanya. Ada pula pembatasan fitur komunikasi bagi anak, serta kehadiran Roblox Kids dan Roblox Select sebagai ruang yang dirancang lebih terbatas. Langkah-langkah itu menunjukkan bahwa platform tidak sepenuhnya menutup mata terhadap risiko yang dihadapi pengguna mudanya. Apresiasi ini sekaligus menegaskan bahwa kritik pemerintah bukan penolakan terhadap keberadaan Roblox.

Meski begitu, Komdigi menilai verifikasi usia untuk pengguna di bawah 16 tahun masih perlu ditingkatkan. Persoalannya klasik: anak-anak kerap bisa melewati proses pendaftaran dengan mudah, misalnya dengan mencantumkan data yang tidak akurat. Kalau lapisan verifikasi pertama sudah bocor, fitur perlindungan lain di atasnya kehilangan banyak gunanya. Karena itu, pemerintah memandang akurasi penentuan usia sebagai fondasi, bukan pelengkap. Bagi orang tua, inilah bagian yang paling terasa dampaknya sehari-hari, karena menentukan seberapa jauh anak bisa berinteraksi dengan pengguna lain di dalam platform.

Perlindungan Sejak Rancangan

Edwin Hidayat Abdullah menyoroti satu prinsip yang menurutnya sering terlewat: keamanan anak harus dirancang sejak awal pengembangan produk, bukan ditambal setelah masalah muncul. Pendekatan ini dikenal sebagai safety-by-design. Dalam praktiknya, prinsip tersebut menuntut agar setiap fitur baru dievaluasi risikonya terhadap pengguna muda sebelum diluncurkan, bukan sesudah ada laporan. Cara berpikir seperti ini mengubah posisi perusahaan dari pemadam kebakaran menjadi perancang yang mencegah masalah sejak awal. Bagi regulator, safety-by-design juga lebih mudah diawasi karena jejaknya terlihat pada tahap perancangan.

Menerapkan safety-by-design bukan pekerjaan sekali jadi. Platform yang terus menambah fitur harus berulang kali menimbang ulang dampaknya bagi anak, terutama pada elemen yang memungkinkan interaksi antarpengguna. Komdigi menempatkan prinsip ini sebagai ukuran seriusnya komitmen sebuah perusahaan, bukan sekadar narasi pemasaran. Bila prinsip itu benar-benar dijalankan, verifikasi usia, pembatasan komunikasi, dan moderasi konten akan saling menopang sebagai satu sistem. Sebaliknya, kalau hanya diterapkan sebagian, celah tetap terbuka bagi pengguna yang paling rentan.

Respons Roblox dan Langkah Berikutnya

Menanggapi desakan itu, David Baszucki menyatakan kesiapan Roblox menyesuaikan platform dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, pengembangan produk akan terus diselaraskan agar memenuhi ketentuan yang berlaku di Tanah Air. Pernyataan ini sejalan dengan sikap perusahaan yang selama ini menyebut keamanan pengguna muda sebagai salah satu prioritasnya. Namun, pernyataan kesiapan tentu perlu dibuktikan lewat tindakan, terutama soal kehadiran operasional dan peningkatan verifikasi usia. Di titik inilah ujian sesungguhnya dimulai, karena komitmen di atas kertas berbeda dengan implementasi di lapangan.

Agar kepatuhan tidak berhenti sebagai janji, Komdigi mewajibkan Roblox menyampaikan laporan pelaksanaan PP TUNAS secara berkala dan terukur. Artinya, ada indikator yang bisa dievaluasi dari waktu ke waktu, bukan sekadar pernyataan sekali lalu selesai. Mekanisme pelaporan semacam ini memberi pemerintah alat untuk menilai apakah perlindungan anak benar-benar membaik. Dari sisi industri, kewajiban itu juga menciptakan kepastian regulasi: perusahaan tahu apa yang diminta dan bagaimana diukur. Sementara bagi orang tua dan anak, tujuannya sederhana, yakni rasa aman saat menggunakan layanan digital.

Yang Perlu Ditunggu

Ke depan, perhatian akan tertuju pada apakah Roblox benar-benar membuka kantor dan menempatkan pimpinan di Jakarta, serta bagaimana verifikasi usia bagi pengguna di bawah 16 tahun diperkuat. Kalau permintaan itu dijalankan, Indonesia bisa menjadi contoh bagaimana negara berkembang menegosiasikan hubungan yang lebih setara dengan raksasa teknologi global. Sebaliknya, bila hanya berhenti pada pernyataan, persoalan lama akan kembali muncul dalam bentuk yang sama. Yang jelas, pertemuan di Silicon Valley itu menandai bahwa platform digital kini dituntut hadir bukan hanya lewat aplikasinya, tetapi juga lewat tanggung jawab nyata di negara tempat penggunanya tumbuh.

Sumber: Detik Inet

Kalau kamu ingin terus mengikuti perkembangan kebijakan digital, platform global, dan isu perlindungan anak di ruang maya, jangan kemana-mana. Semua update terbaru kami rangkum rapi setiap hari, jadi kamu tidak perlu repot mencari ke sana kemari. Yuk, ikuti terus kanal resmi LapakStore88 supaya tidak ketinggalan berita berikutnya.

📘 Follow Fanspage kami di Facebook: klik di sini

💬 Gabung Saluran WhatsApp kami: klik di sini

📰 Baca artikel lainnya di blog kami: kunjungi blog

Kata kunci terkait: roblox indonesia, komdigi, pp tunas, keamanan anak online, kantor roblox jakarta, verifikasi usia roblox, regulasi platform digital, david baszucki

#LapakStore88