BPS Ungkap Kelompok Termiskin Habiskan 64% Anggaran Buat Makan

LokalStore88 Minggu,11 Oktober 2026.

Sebanyak 64,60 persen dari total anggaran rumah tangga kelompok masyarakat berpenghasilan terendah di negeri ini ternyata langsung menguap begitu saja hanya untuk memastikan tersedianya makanan di atas meja. Angka yang cukup masif ini memperlihatkan betapa rapuhnya kondisi finansial masyarakat lapis bawah yang harus berjuang ekstra keras sekadar memenuhi kebutuhan perut sehari-hari. Realitas pahit tersebut diungkapkan secara blak-blakan melalui data resmi yang dirilis oleh lembaga negara terkait pola pengeluaran penduduk dalam laporan periodiknya. Dari sini, terlihat jelas bahwa ruang gerak finansial kelompok ekonomi lemah sangatlah terbatas dan hampir tidak menyisakan ruang untuk alokasi penting lainnya. Fenomena struktural ini menjadi cerminan nyata dari ketimpangan kesejahteraan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi perekonomian nasional saat ini.

Badan Pusat Statistik secara terperinci membedah pola belanja warga dari berbagai lapisan sosial lewat publikasi terbarunya yang mengulas pengeluaran konsumsi penduduk Indonesia. Kajian mendalam tersebut menunjukkan berlakunya teori ekonomi klasik yang dikenal luas sebagai Hukum Engel di tengah dinamika masyarakat modern tanah air. Teori ini secara konsisten membuktikan bahwa semakin rendah tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, maka semakin besar pula persentase pendapatan yang harus dikorbankan untuk konsumsi pangan. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang berada di tangga ekonomi lebih tinggi justru mampu mengalokasikan porsi dana yang jauh lebih kecil untuk urusan perut. Kesenjangan struktur belanja inilah yang kemudian membelah pola hidup masyarakat ke dalam realitas yang sangat kontras antara si miskin dan si kaya.

Struktur Belanja Ekstrem Antara Lapisan Bawah dan Atas

Jika ditarik garis perbandingan secara ekstrem, perbedaan pola konsumsi antara kelompok kuintil terbawah dan teratas sangat mencolok mata dan mengundang keprihatinan mendalam. Kelompok kuintil pertama yang merepresentasikan seperlima penduduk dengan tingkat pengeluaran paling buncit harus merelakan hampir dua pertiga pendapatannya tersedot habis untuk urusan makanan. Beban finansial yang sangat berat ini mengindikasikan bahwa daya beli mereka benar-benar terkonsentrasi penuh pada komoditas pangan pokok tanpa memiliki keleluasaan lebih. Kondisi tersebut memaksa mereka untuk mengesampingkan berbagai kebutuhan esensial lain yang sebenarnya sama pentingnya bagi kelangsungan hidup jangka panjang. Tekanan ekonomi harian ini praktis membuat rumah tangga miskin kesulitan untuk menyisihkan sedikit saja penghasilan guna membangun cadangan tabungan masa depan.

Situasi berbalik secara drastis ketika kita mengamati struktur anggaran belanja yang dimiliki oleh kelompok kuintil kelima atau seperlima penduduk dengan pengeluaran tertinggi. Bagi kalangan masyarakat berpunya ini, porsi pengeluaran untuk sektor makanan justru hanya mendominasi sebagian kecil saja dari total keseluruhan anggaran harian mereka. Data menunjukkan bahwa belanja makanan pada kelompok teratas ini hanya mengambil porsi minoritas, sementara mayoritas anggaran justru mengalir ke pos pengeluaran non-makanan. Fleksibilitas finansial yang luar biasa longgar ini memungkinkan mereka untuk membiayai berbagai kebutuhan sekunder hingga tersier secara leluasa tanpa rasa khawatir. Mulai dari investasi pendidikan berkualitas, layanan kesehatan premium, cicilan properti, hingga hiburan mewah dapat diakses dengan sangat mudah oleh kelompok elite tersebut.

Transisi Pola Konsumsi Berdasarkan Kelas Pengeluaran

Laporan dari lembaga statistik negara juga merekam adanya tren transisi yang sangat konsisten dan teratur seiring dengan pergerakan naik turunnya kelas pengeluaran masyarakat. Angka proporsi anggaran pangan terbukti mengalami penurunan secara bertahap dan teratur manakala kita bergeser meneliti kelompok penduduk dari kuintil bawah menuju kuintil atas. Penurunan persentase belanja makanan ini bergerak secara linier mengikuti peningkatan kemampuan finansial yang dimiliki oleh masing-masing kelompok kuintil di berbagai wilayah. Urutan penurunan tersebut dimulai dari kelompok kuintil pertama sebesar 64,60 persen, kemudian melandai ke kuintil kedua di angka 60,78 persen secara berurutan. Tren penurunan berlanjut menuju kuintil ketiga yang mencatatkan angka 57,00 persen, lalu bergeser ke kuintil keempat di level 51,69 persen hingga titik terendahnya.

Titik terendah proporsi pengeluaran pangan tersebut akhirnya dipegang oleh kelompok kuintil kelima yang hanya mengalokasikan anggaran makan sebesar 39,21 persen dari total pengeluaran mereka. Sebaliknya, sisa anggaran yang sangat besar pada kelompok teratas ini berputar pada sektor non-makanan yang mencapai persentase hingga 60,79 persen secara keseluruhan. Dominasi pengeluaran non-makanan ini membuktikan bahwa kelompok masyarakat mampu memiliki daya tahan ekonomi yang jauh lebih kokoh serta ketahanan finansial berlapis. Mereka tidak mudah goyah ketika dihadapkan pada gejolak harga komoditas tertentu di pasar karena alokasi dana mereka sudah sangat terdiversifikasi dengan baik. Pola berjenjang ini menegaskan bahwa tingkat kemakmuran suatu kelompok masyarakat berbanding lurus dengan kemampuan mereka melepaskan diri dari ketergantungan penuh pada anggaran pangan.

Kerentanan Kelas Bawah Terhadap Lonjakan Inflasi Pangan

Ketergantungan yang teramat besar pada anggaran makanan ini menyimpan ancaman laten yang sangat berbahaya bagi stabilitas kesejahteraan jutaan keluarga di lapisan bawah. Masyarakat kelas bawah berada dalam posisi yang amat rentan setiap kali badai inflasi bahan makanan menghantam perekonomian domestik secara tak terduga. Ketika harga beras, cabai, minyak goreng, atau komoditas dapur lainnya melonjak tajam, kelompok termiskin langsung merasakan dampaknya secara langsung tanpa perlindungan memadai. Mereka terpaksa memangkas porsi atau kualitas gizi makanan sehari-hari lantaran anggaran yang tersedia sudah tidak sanggup lagi menutupi lonjakan harga pasar. Situasi pelik ini berpotensi besar mendorong keluarga-keluarga rentan tersebut terperosok semakin dalam ke jurang kemiskinan ekstrem yang sulit untuk dipulihkan kembali dalam waktu singkat.

Dampak lanjutan dari ketimpangan struktur belanja ini juga membatasi kemampuan keluarga prasejahtera untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan struktural antargenerasi. Karena hampir seluruh penghasilan habis untuk makan, alokasi untuk investasi sumber daya manusia seperti pendidikan anak sering kali terabaikan begitu saja. Padahal, pendidikan dan kesehatan yang layak merupakan kunci utama bagi mobilitas sosial vertikal agar anak cucu mereka bisa mendapatkan nasib yang lebih baik. Tanpa adanya intervensi kebijakan yang tepat sasaran, jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin akan terus melebar seiring berjalannya waktu. Kondisi ini tentu memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai benar-benar inklusif dan dirasakan oleh semua lapisan.

Urgensi Kebijakan Perlindungan Sosial dan Stabilitas Harga

Temuan statistik mengenai pola belanja yang timpang ini memberikan sinyal darurat yang harus segera direspons secara taktis oleh para pembuat kebijakan publik. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok di pasaran agar tidak sampai memicu kepanikan daya beli di kalangan bawah. Operasi pasar murah, pengawasan distribusi rantai pasok pangan, serta perlindungan bagi petani lokal harus dijalankan secara konsisten tanpa kenal kompromi. Stabilitas harga pangan adalah benteng pertahanan terakhir yang menentukan apakah jutaan warga kurang mampu bisa tetap bertahan hidup secara layak atau justru terpuruk. Intervensi negara melalui pengendalian inflasi bahan makanan menjadi prasyarat mutlak untuk meredam tekanan ekonomi yang menghimpit keseharian rakyat kecil.

Selain menjaga stabilitas harga, efektivitas jaring pengaman sosial melalui berbagai program bantuan pemerintah harus terus dievaluasi dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Bantuan sosial yang disalurkan wajib tepat sasaran, menjangkau kelompok kuintil terbawah secara akurat, serta mampu meringankan beban pengeluaran harian mereka secara signifikan. Penguatan program pemberdayaan ekonomi rakyat juga mendesak untuk dilakukan agar kelompok rentan memiliki tambahan sumber pendapatan di luar pekerjaan utama mereka. Dengan adanya jaminan perlindungan sosial yang kuat dan kestabilan harga pangan yang terjaga, ketimpangan struktur konsumsi diharapkan bisa berangsur-angsur menyusut. Masa depan perekonomian yang lebih adil tentu menuntut kehadiran negara secara nyata di tengah-tengah kelompok masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan.

Sumber: Liputan6 Bisnis

Jangan sampai ketinggalan berbagai informasi aktual dan ulasan menarik seputar dinamika ekonomi terkini. Terus ikuti pembaruan berita terpercaya agar wawasan finansialmu semakin luas setiap harinya.

📘 Follow Fanspage kami di Facebook: klik di sini

💬 Gabung Saluran WhatsApp kami: klik di sini

📰 Baca artikel lainnya di blog kami: kunjungi blog

#LapakStore88