Zero ODOL Bisa Gagal Jika Cuma Tertibkan Truk, Ini Saran buat Pemerintah

LokalStore88 Rabu,14 Oktober 2026.

Bayangkan sebuah target ambisius nasional yang digadang-gadang mampu merapikan sektor logistik darat justru terancam menemui jalan buntu akibat salah sasaran sejak awal perencanaan. Program besar penertiban kendaraan bermuatan berlebih yang dijadwalkan mulai berlaku penuh pada tahun mendatang kini memicu perdebatan sengit di kalangan pengamat infrastruktur. Di balik niat baik negara memberantas praktik pelanggaran dimensi dan tonase, tersimpan kekhawatiran mendalam bahwa strategi yang diterapkan saat ini hanya menyentuh permukaan masalah. Publik tentu berharap kebijakan ini membawa perubahan nyata, namun tanpa pembenahan komprehensif, mimpi kendaraan bebas muatan berlebih berisiko menjadi wacana belaka.

Pemerintah sendiri telah menetapkan jadwal resmi pemberlakuan kebijakan tanpa toleransi bagi kendaraan yang melanggar ketentuan muatan maupun dimensi. Berbagai persiapan mulai digodok matang oleh instansi berwenang guna memastikan regulasi tersebut berjalan sesuai rencana jangka panjang. Sembilan agenda aksi khusus telah disiapkan secara seksama untuk menertibkan kendaraan berat di berbagai ruas jalan raya nusantara. Kendati demikian, langkah tersebut dinilai sejumlah kalangan masih menyisakan celah besar yang berpotensi menggagalkan esensi utama dari penertiban itu sendiri.

Sorotan tajam datang dari kalangan akademisi yang menilai rangkaian agenda aksi pemerintah selama ini terlalu berkonsentrasi pada penanganan di tingkat hilir semata. Pendekatan semacam itu diibaratkan seperti mengobati gejala ringan tanpa menyembuhkan penyakit utama yang menggerogoti sistem logistik nasional dari dalam. Ketika penertiban hanya berfokus pada penindakan di jalan raya, persoalan fundamental yang memicu pelanggaran justru tetap dibiarkan tumbuh subur. Akibatnya, siklus pelanggaran muatan berlebih akan terus berulang tanpa ada penyelesaian tuntas yang menyentuh akar permasalahan sebenarnya.

Kelemahan Mendasar dalam Rencana Aksi Pemerintah

Kritik utama terhadap strategi penertiban ini bermuara pada ketidakseimbangan antara penanganan di hilir dan pembenahan di hulu rantai pasok. Sembilan agenda aksi yang dibanggakan otoritas terkait dinilai sekadar merespons dampak negatif yang telanjur masif di lapangan. Padahal, penindakan terhadap pengemudi atau armada yang melanggar tidak akan pernah efektif jika lingkungan industri di sekitarnya masih memaksa terciptanya inefisiensi. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya berdiri sebagai pengawas di jalan raya, melainkan juga arsitek utama yang merancang ekosistem logistik dari titik nol.

Karut-marut sektor angkutan barang di tanah air tidak bisa dilepaskan dari buruknya koordinasi antarlembaga dalam merencanakan pembangunan kawasan ekonomi. Selama ini, tata ruang wilayah sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi memadai dengan proyeksi kapasitas infrastruktur jalan raya di sekitarnya. Tidak jarang sebuah pusat industri atau pabrik berskala besar didirikan di lokasi yang sama sekali tidak memadai untuk dilalui kendaraan berat. Ketimpangan perencanaan semacam ini menciptakan jebakan struktural yang memaksa pelaku usaha menggunakan armada di luar batas kewajaran demi efisiensi operasional.

Ketergantungan mutlak pelaku bisnis terhadap moda transportasi darat juga menjadi alasan kuat mengapa pelanggaran aturan muatan sulit dihentikan secara permanen. Pengusaha logistik hampir selalu memilih truk sebagai tulang punggung pengiriman barang karena dinilai paling fleksibel dibandingkan pilihan lainnya. Sistem transportasi multimoda yang seharusnya bisa diandalkan untuk memangkas beban jalan raya justru ditinggalkan karena berbagai kendala teknis di lapangan. Kondisi dilematis inilah yang membuat para pelaku usaha kerap mengambil jalan pintas demi menjaga kelangsungan bisnis mereka di tengah persaingan ketat.

Solusi Terpadu Menuju Sistem Logistik yang Sehat

Mendorong peralihan ke sistem transportasi multimoda sebenarnya merupakan gagasan ideal yang sudah lama digemari dalam teori tata kelola logistik modern. Sayangnya, pemanfaatan jalur kereta api atau pengiriman via kapal laut masih menyisakan persoalan klasik yang sangat merugikan sisi bisnis. Biaya pengiriman menggunakan multimoda sering kali jauh lebih mahal dengan tingkat kepastian waktu yang sangat rendah dibandingkan truk konvensional. Faktor finansial dan operasional inilah yang pada akhirnya memaksa pasar tetap setia menggunakan armada darat meskipun harus melanggar aturan.

Harmonisasi regulasi melalui penyesuaian aturan presiden terkait penataan ruang dan transportasi menjadi langkah mendesak yang tidak boleh ditunda lagi. Integrasi antarsektor harus segera diwujudkan mumpung momentum penataan wilayah dan peninjauan kebijakan masih terbuka lebar bagi pemangku kepentingan. Pemerintah pusat maupun daerah perlu duduk bersama memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ekonomi selaras dengan kapasitas jaringan jalan yang tersedia. Tanpa adanya sinkronisasi kebijakan yang mengakar kuat dari hulu, segala upaya penertiban di jalan raya dipastikan hanya berujung pada pemborosan energi.

Keberhasilan target penghapusan kendaraan berlebih muatan pada masa mendatang sangat bergantung pada seberapa berani negara membenahi pondasi sistem logistik nasional. Penertiban di hilir memang tetap diperlukan sebagai instrumen penegakan hukum, namun posisinya harus diletakkan sebagai pelengkap dari strategi hulu yang komprehensif. Masyarakat dan para pelaku industri tentu menantikan ketegasan pemerintah dalam mengeksekusi solusi jangka panjang yang adil bagi semua pihak. Dengan perbaikan menyeluruh yang menyentuh akar persoalan, efisiensi logistik bukan lagi angan-angan melainkan kenyataan yang mendongkrak perekonomian bangsa.

Sumber: Detik Finance

Jangan sampai ketinggalan berbagai update informasi menarik seputar kebijakan publik dan dinamika industri tanah air. Terus pantau kanal berita terpercaya ini untuk mendapatkan sajian analisis mendalam setiap harinya.

📘 Follow Fanspage kami di Facebook: klik di sini

💬 Gabung Saluran WhatsApp kami: klik di sini

📰 Baca artikel lainnya di blog kami: kunjungi blog

Kata kunci terkait: Zero ODOL 2027, truk kelebihan muatan, kebijakan logistik nasional, pakar transportasi Trisakti, inefisiensi logistik, regulasi angkutan barang, Perpres 41 logistik

#LapakStore88