Susahnya Periksa Mata di Daerah, Ternyata Dokternya Numpuk di Jawa-Bali

LokalStore88 Kamis,15 Oktober 2026.

Bayangkan harus menghabiskan waktu hingga duabelas jam hanya demi mendapatkan penanganan medis yang mendesak. Bagi sebagian besar warga Indonesia di wilayah terpencil, kenyataan pahit ini bukanlah sekadar imajinasi, melainkan rutinitas yang harus dihadapi. Perjalanan panjang tersebut sering kali menjadi satu-satunya pilihan ketika kesehatan mata mulai terganggu. Ironisnya, situasi ini terjadi di sebuah negara kepulauan yang memiliki potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang besar.

Kesenjangan ini memicu pertanyaan mendasar mengenai keadilan dalam akses layanan kesehatan. Mengapa seseorang harus memilih antara keselamatan penglihatannya atau kenyamanan perjalanan? Jawabannya ternyata bertumpu pada distribusi tenaga medis yang belum ideal. Masalah ini bukan sekadar soal jarak, tetapi juga tentang ketersediaan profesional yang kompeten di lokasi terdekat. Tanpa adanya pemerataan, kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil akan terus tertinggal.

Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat jumlah dokter spesialis mata saat ini berada di kisaran tiga ribu orang. Angka ini mungkin terdengar cukup jika hanya dilihat dari total populasi nasional. Namun, data tersebut belum menggambarkan realitas di lapangan secara utuh. Distribusi yang timpang membuat angka tersebut terasa sangat kecil bagi mereka yang tinggal di luar pusat-pusat perkotaan besar. Ketimpangan ini menjadi isu krusial yang perlu segera mendapatkan solusi konkret dari pemerintah.

Sebagian besar dokter spesialis mata tersebut terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali. Kedua wilayah ini memang menjadi pusat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di Indonesia. Akibatnya, pasien di pulau-pulau lain harus melakukan perjalanan lintas provinsi untuk mendapatkan layanan yang berkualitas. Fenomena ini menciptakan pola migrasi pasien yang tidak sehat dan membebani dompet warga. Layanan kesehatan seharusnya tidak ditentukan oleh dompet atau lokasi tinggal, melainkan oleh kebutuhan medis.

Dr. Siti Nadia Tarmizi, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, mengonfirmasi adanya ketimpangan distribusi tersebut. Dalam acara briefing Hari Penglihatan Sedunia 2026, ia menegaskan bahwa konsentrasi dokter di Jawa dan Bali masih sangat dominan. Pernyataan ini membuka mata publik bahwa masalah kesehatan mata bukanlah isu sepele. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa infrastruktur medis perlu diperkuat di daerah-daerah yang selama ini kekurangan tenaga ahli. Transparansi dalam penyampaian data ini diharapkan bisa mempercepat langkah perbaikan.

Indonesia memiliki lima ratus empat belas kabupaten dan kota yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap wilayah memiliki karakteristik geografis dan demografis yang berbeda-beda. Dengan jumlah dokter yang terbatas, mustahil untuk menjamin setiap daerah memiliki akses instan ke spesialis mata. Hal ini membuktikan bahwa tantangan terbesar bukan hanya produksi dokter, tetapi juga penempatannya. Sistem penugasan yang fleksibel menjadi kunci untuk mengatasi masalah geografis ini.

Untuk memitigasi masalah ini, Kementerian Kesehatan telah merancang strategi penguatan melalui jalur pendidikan. Salah satu langkah konkretnya adalah membuka program pendidikan dokter spesialis mata di Rumah Sakit Pendidikan Cicendo. Langkah ini bertujuan untuk memperbanyak jumlah lulusan dalam waktu yang lebih singkat. Dengan memperluas basis pendidikan, diharapkan beban kerja dokter di Jawa dan Bali bisa berkurang. Hal ini juga akan menciptakan pusat-pusat pendidikan baru di luar pusat kota utama.

Program penugasan khusus ke daerah juga menjadi pilar penting dalam strategi ini. Dokter yang telah menyelesaikan pendidikan atau yang masih dalam tahap profesionalisasi akan dikirim ke wilayah-wilayah yang kekurangan. Penugasan ini bukan hanya soal mengisi kekosongan jabatan, tetapi juga transfer ilmu. Dokter yang bertugas di daerah akan mendapatkan pengalaman klinis yang berharga dan beragam. Sebaliknya, masyarakat di daerah akan mendapatkan akses layanan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Infrastruktur Medis sebagai Kunci Pemerataan

Menempatkan dokter saja tidak akan menyelesaikan masalah jika fasilitas pendukungnya kosong. Peralatan medis untuk pemeriksaan dan tindakan mata sangat kompleks dan bermasalah. Tanpa alat seperti oftalmoscope atau mesin laser yang memadai, diagnosa akurat tidak akan tercapai. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya pelengkapan peralatan di fasilitas kesehatan daerah. Investasi pada teknologi medis sama pentingnya dengan investasi pada sumber daya manusia.

Di wilayah dengan kondisi geografis sulit, seperti Kalimantan, tantangan ini menjadi dua kali lipat. Beberapa kota di Kalimantan Tengah, seperti Pangkalan Bun atau Banjarmasin, membutuhkan waktu perjalanan yang sangat lama untuk mencapai fasilitas kesehatan lanjutan. Jarak yang jauh ini menjadi penghalang bagi pasien yang memerlukan tindakan segera. Keterlambatan penanganan dapat memperburuk kondisi mata hingga menyebabkan kebutaan permanen. Oleh karena itu, keberadaan klinik mata yang lengkap di wilayah tersebut menjadi prioritas.

Tantangan Geografis dan Dampak Sosial

Perjalanan panjang bukan hanya melelahkan secara fisik, tetapi juga membebani secara finansial. Pasien dan keluarga mereka harus mengeluarkan biaya transportasi akomodasi yang tidak sedikit. Inilah mengapa banyak gangguan mata minor yang dibiarkan tanpa treatment sampai menjadi kronis. Ekonomi warga yang terbatas sering kali menjadi alasan utama penundaan pengobatan. Jika tidak ada perubahan, siklus kemiskinan akibat masalah kesehatan mata akan terus berlanjut di daerah-daerah terpencil.

Kesehatan mata yang buruk berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas hidup. Anak-anak sekolah yang tidak bisa melihat papan tulis akan kesulitan belajar. Pekerja yang mengalami gangguan penglihatan akan memiliki risiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi. Dampak ekonomi dari penyakit mata yang tidak ditangani dengan baik sangat signifikan bagi negara. Oleh karena itu, menjamin akses layanan mata adalah investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

Tindak lanjut dari skrining mata juga menjadi perhatian utama. Hasil pemeriksaan awal hanyalah awal dari proses perawatan yang sebenarnya. Jika pasien tidak bisa melanjutkan ke tindakan lebih lanjut, skrining menjadi sia-sia. Sistem rujukan yang mulus antara puskesmas, rumah sakit daerah, dan rumah sakit pendidikan harus dibangun dengan baik. Koordinasi antarfasilitas ini akan memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan penanganan yang komprehensif sesuai dengan tingkat kegawatan.

Harga Melewati Batas Jarak

Upaya pemerataan ini memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Dukungan terhadap pengembangan fasilitas kesehatan daerah harus terus berlanjut tanpa henti. Masyarakat juga perlu diedukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mata secara preventif. Pencegahan selalu lebih murah dan efektif daripada pengobatan kuratif. Dengan kombinasi semua elemen ini, Indonesia berpeluang untuk menciptakan sistem kesehatan mata yang lebih adil dan inklusif.

Perhatikan bahwa pemerataan dokter, ketersediaan alat, dan kesinambungan layanan adalah tiga pilar yang tidak bisa dipisahkan. Salah satu pilar yang lemah akan menjatuhkan efektivitas keseluruhan sistem. Kementerian Kesehatan telah menunjukkan komitmen nyata melalui berbagai program yang sedang berjalan. Namun, eksekusi di lapangan tetap menjadi penentu keberhasilan kebijakan ini. Evaluasi berkala terhadap kinerja program penugasan dan peralatan harus dilakukan secara transparan.

Keseimbangan antara jumlah dokter dan fasilitas pendukung adalah kunci utama keberhasilan. Menambah jumlah dokter tanpa alat yang memadai adalah langkah yang tidak efisien. Sebaliknya, memiliki alat canggih tanpa operator yang terampil adalah pemborosan sumber daya. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia dan pengadaan alat harus berjalan beriringan. Strategi ini akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah memberikan dampak maksimal bagi kesehatan masyarakat.

Ke depan, teknologi digital juga bisa menjadi pelengkap dalam mengatasi jarak. Telemedicine untuk mata mungkin bisa menjadi solusi sementara untuk konsultasi awal. Namun, tindakan fisik tetap memerlukan kehadiran dokter dan peralatan di lokasi. Jadi, teknologi tidak bisa menggantikan kebutuhan akan infrastruktur fisik yang solid. Integrasi antara teknologi dan fisik akan menciptakan ekosistem layanan kesehatan mata yang lebih robust.

Akses kesehatan yang setara adalah hak asasi setiap warga negara. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk dirugikan oleh lokasi domisilinya saat membutuhkan layanan medis. Memastikan bahwa setiap kabupaten/kota memiliki kemampuan layanan mata adalah tujuan akhir dari semua strategi ini. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi negara yang besar secara geografis, tetapi juga adil dalam pelayanan publik. Harapan untuk mata yang sehat dan terang bagi seluruh rakyat Indonesia kini semakin dekat dengan terobosan kebijakan yang tepat.

Sumber: Detik Health

Bagikan artikel ini ke kerabat Anda agar semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya pemerataan layanan kesehatan. Jangan lupa untuk terus mengikuti kabar terbaru seputar kesehatan dan isu sosial di LapakStore88, kami selalu hadir dengan informasi yang akurat dan mudah dicerna untuk Anda.

📘 Follow Fanspage kami di Facebook: klik di sini

💬 Gabung Saluran WhatsApp kami: klik di sini

📰 Baca artikel lainnya di blog kami: kunjungi blog

Kata kunci terkait: dokter spesialis mata, kesehatan mata indonesia, akses layanan kesehatan, hari penglihatan sedunia, kemenkes, desentralisasi dokter

#LapakStore88