Waka Komisi III DPR Minta Polri-Kejagung Bantu Basmi Mafia Pangan

LokalStore88 Jumat,16 Oktober 2026.

Bayangkan situasi di mana konsumen harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli ayam, namun di sisi lain, para peternak justru turun ke jalan unjuk rasa karena harga jual telur dan ayam potong di tempat produksi anjlok drastis. Fenomena paradoks inilah yang kini menjadi sorotan tajam dalam pembahasan kebijakan pangan nasional. Ketidaksinkronan harga antara hulu dan hilir ini memicu kecurigaan kuat adanya permainan harga yang terstruktur, bukan sekadar fluktuasi pasar biasa. Situasi ini menuntut penelusuran mendalam untuk menemukan pihak-pihak yang memainkan peran kunci dalam mengacaukan keseimbangan pasar tersebut.

Isu tersebut pertama kali mencuat secara terang-terangan melalui pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Ia secara terbuka menuding adanya kartel atau mafia pangan yang sengaja mempermainkan mekanisme harga di pasar. Menurut penilaian Amran, ada kelompok tertentu yang secara sengaja menahan stok atau memanipulasi pasokan agar harga di tingkat konsumen melonjak. Akibatnya, konsumen terpaksa membayar premium, sementara produsen atau peternak lokal justru menanggung kerugian besar karena harga beli dari mereka sangat rendah. Tudingan ini bukan tanpa dasar, mengingat data menunjukkan anomali harga yang tidak wajar.

Latar Belakang Anomali Harga

Pernyataan keras dari Menteri Pertanian ini disampaikan dalam forum Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Amran mengulang-ulang rasa frustrasinya terhadap kondisi pasar yang dianggap janggal dan merugikan banyak pihak. Ia menyoroti fakta bahwa ribuan peternak baru saja menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR. Alasan utama mereka turun ke jalan adalah harga ayam dan telur di tingkat provinsi atau produsen yang hancur, jauh di bawah harga pokok produksi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan harga yang harus dibayar oleh masyarakat di pasar-pasar tradisional maupun modern.

Amran menjelaskan bahwa dalam kondisi normal, jika stok langka, harga akan naik dan produsen untung. Namun, situasi saat ini menunjukkan anomali yang sebaliknya. Produsen yang memiliki stok justru menderita karena harga jual mereka ditekan sedemikian rupa. Sementara itu, harga di hilir tetap tinggi, menciptakan margin keuntungan yang tidak masuk akal bagi perantara. Amran menyebut fenomena ini sebagai "anomali" yang perlu segera diungkap melalui mekanisme hukum, bukan hanya sekadar analisis ekonomi biasa. Ia meminta agar indikasi manipulasi ini tidak dibiarkan menjadi dalih untuk menutupi praktik curang yang lebih besar.

Respons terhadap tudingan tersebut cepat datang dari dunia legislatif, khususnya dari Komisi III DPR yang berwenang dalam isu hukum dan keamanan. Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Pertanian. Ia meminta agar Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung turun tangan secara maksimal. Permintaan ini bukan sekadar seruan moral, melainkan ajakan konkret untuk menggunakan kekuatan negara dalam penegakan hukum. Sahroni menekankan bahwa bantuan dari aparat penegak hukum harus mencakup seluruh spektrum, mulai dari pengawasan ketat, upaya pencegahan, hingga penindakan tegas terhadap pelaku.

Peran Aparat Penegak Hukum

Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Komisi III ingin Kepolisian dan Kejaksaan Agung memberikan dukungan penuh kepada agenda pemberantasan mafia pangan. Ia menilai bahwa masalah ini sudah melampaui batas regulasi pertanian dan masuk ke ranah kejahatan ekonomi yang sistemik. Oleh karena itu, pendekatan hukum menjadi krusial untuk memotong rantai kepentingan yang merugikan publik. Sahroni berharap agar tidak ada celah bagi para pelaku untuk lolos dari jeratan hukum. Ia juga mengingatkan agar proses hukum berjalan transparan dan adil, sehingga memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku sejenis di masa depan.

Pandangan Sahroni didasari oleh kekhawatiran bahwa praktik mafia pangan ini telah berlarut-larut dan menjadi "hama" bagi sektor agroindustri Indonesia. Ia menggunakan istilah "hama" untuk menggambarkan bagaimana kelompok tersebut menggerogoti kesehatan ekonomi petani dan peternak lokal secara perlahan namun pasti. Jika dibiarkan, dampaknya akan menjalar ke seluruh rantai pasok pangan nasional. Sahroni menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap praktik yang terus dibiarkan dan semakin merajalela. Ia meminta negara untuk hadir secara nyata, bukan hanya sebagai penonton Passif di tengah penderitaan para produsen pangan.

Dampak ekonomi dari manipulasi pasar ini tidak hanya dirasakan oleh golongan tertentu, tetapi berimbas luas pada stabilitas harga nasional. Ketika harga ayam dan telur di tingkat konsumen membumbung tinggi, daya beli masyarakat tergerus, terutama bagi kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Di sisi lain, hancurnya harga di tingkat produsen mendorong peternak dan petambak untuk menghentikan produksi karena merugi. Jika produksi berhenti, pasokan akan semakin langka, dan siklus harga tinggi akan semakin sulit dipecah. Ini adalah lingkaran setan yang berbahaya bagi ketahanan pangan jangka panjang.

Dampak terhadap Swasembada Pangan

Lebih lanjut, upaya pemberantasan ini juga memiliki kaitan erat dengan agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu prioritas utama yang dicanangkan adalah pencapaian swasembada pangan, di mana Indonesia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri tanpa bergantung pada impor. Namun, tujuan mulia ini terancam gagal jika praktik mafia pangan terus menghambat pertumbuhan sektor hulu. Para pelaku kartel dianggap sebagai biang kerok yang merusak harga pasar dan mengacaukan keseimbangan pasokan serta permintaan.

Sahroni mengingatkan agar mafia pangan tidak dibiarkan mengalahkan upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan. Ia menilai bahwa kelompok ini secara sistematis mematikan petani dan peternak lokal melalui manipulasi harga yang tidak berpihak pada produsen. Negara harus hadir untuk memberantas parasit ekonomi ini agar agenda swasembada dapat berjalan sesuai rencana. Tanpa penegakan hukum yang tegas, investasi di sektor pertanian akan anjlok dan produktivitas nasional sulit ditingkatkan. Keamanan pangan nasional menjadi taruhan besar dalam dinamika politik dan ekonomi saat ini.

Suasana di ruang publik juga semakin memanas akibat ketimpangan informasi dan harga yang terjadi. Masyarakat umum merasa bingung mengapa harga di pasar sangat berbeda jauh dari informasi harga di tingkat produksi yang beredar di media sosial. Ketidakpercayaan publik terhadap sistem pasar mulai tumbuh, di mana muncul spekulasi bahwa kenaikan harga adalah hasil rekayasa. Kondisi psikologis ini perlu diredam dengan transparansi dan tindakan nyata dari pemerintah. Kejelasan hukum akan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pasar yang adil.

Sebagai langkah awal, koordinasi antara kementerian teknis, DPR, dan aparat penegak hukum harus diperkuat. Data mengenai aliran barang, jumlah stok, dan transaksi harga harus dibuka secara selektif untuk audit publik. Transparansi informasi akan membantu mengidentifikasi titik-titik kebocoran atau penahanan stok yang tidak wajar. Selain itu, perlu adanya reformasi regulasi terkait distribusi pangan agar celah bagi manipulasi harga semakin sempit. Sinergi antar-lembaga ini menjadi fondasi utama sebelum operasi lapangan dilakukan secara masif.

Para profesional di bidang hukum dan ekonomi juga mulai mengkaji potensi pelanggaran undang-undang persaingan usaha dalam kasus ini. Jika terbukti ada kesepakatan harga atau pembatasan produksi oleh sekelompok pelaku usaha, maka sanksi berat dapat diterapkan. Hal ini akan menjadi preseden penting dalam sejarah penegakan hukum ekonomi di Indonesia. Publik menunggu gebrakan dari pihak berwenang untuk membuktikan bahwa mafia pangan tidak lagi kebal hukum. Keberhasilan operasi ini akan menjadi tolok ukur keseriusan negara dalam melindungi hak-hak konsumen dan produsen.

Di sisi lain, para petani dan peternak berharap agar suara mereka didengar dan tidak lagi menjadi korban dari permainan korporasi atau perantara besar. Demonstrasi mereka adalah bentuk keputusasaan karena jalur dialog biasa tidak membuahkan hasil yang adil. Mereka mendesak adanya intervensi negara yang menjamin harga keekonomian yang layak. Jika harga di tingkat produsen tidak naik, motivasi untuk berproduksi akan hilang dan ketergantungan pada impor akan meningkat kembali. Ini adalah risiko nyata yang harus diantisipasi oleh pembuat kebijakan.

Prospek Jangka Panjang

Ke depan, keberhasilan pemberantasan mafia pangan akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan keberanian politik aparat penegak hukum. Tidak boleh ada diskon hukum bagi mereka yang merugikan rakyat banyak. Proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, baik yang terlibat dari kalangan korporasi besar maupun individu. Efektivitas pengawasan digital juga perlu ditingkatkan untuk melacak praktik kecurangan secara real-time. Teknologi dapat menjadi allies bagi pemerintah dalam memerangi kejahatan pasar yang kompleks.

Terakhir, penting untuk diingat bahwa isu pangan adalah isu yang sangat sensitif secara sosial dan politik. Setiap kenaikan harga secara signifikan akan dengan cepat menjadi bahan kritik terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, respons cepat dan tegas terhadap indikasi mafia pangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal stabilitas sosial. Masyarakat berhak mendapatkan pangan yang aman, terjangkau, dan berkualitas. Penyelesaian masalah ini adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen negara.

Artikel ini menyimpulkan bahwa tudingan Menteri Pertanian dan permintaan DPR kepada Polri serta Kejagung menandai babak baru dalam penanganan masalah pangan nasional. Anomali harga ayam dan telur yang merugikan kedua belah pihak produsen dan konsumen adalah bukti nyata adanya distorsi pasar. Tanpa tindakan hukum yang tegas dan terukur, ancaman terhadap swasembada pangan akan terus membayangi. Publik kini menyoroti langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh aparat penegak hukum dalam waktu dekat. Keberhasilan operasi ini akan menentukan arah kebijakan pangan Indonesia di masa mendatang.

Sumber: Detik News

Tetap terhubung dengan kami untuk mendapatkan update berita terkini seputar isu nasional dan ekonomi. Ikuti LapakStore88 agar Anda tidak ketinggalan informasi penting yang memengaruhi kehidupan sehari-hari.

📘 Follow Fanspage kami di Facebook: klik di sini

💬 Gabung Saluran WhatsApp kami: klik di sini

📰 Baca artikel lainnya di blog kami: kunjungi blog

Kata kunci terkait: mafia pangan, harga ayam naik, harga telur, Andi Amran Sulaiman, Ahmad Sahroni, swasembada pangan, inflasi pangan, peternak rugi

#LapakStore88