Wakil Panglima TNI pelajari putusan MK terbaru soal peradilan militer

LokalStore88 Jumat,16 Oktober 2026.

Bayangkan jika sebuah sistem hukum yang selama puluhan tahun dianggap 'tutup mata' oleh sebagian masyarakat sipil, kini diberi tenggat waktu tegas untuk berubah. Itulah realitas yang kini menaungi peradilan militer Indonesia setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil langkah berani. Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, secara terbuka menyatakan bahwa institusi TNI sedang dalam proses menelaah putusan terbaru tersebut. Pernyataan ini menjadi sinyal awal bahwa perubahan struktural dalam penanganan kasus pidana di lingkungan militer tidak lagi bisa dihindari, melainkan menjadi keharusan konstitusional yang harus dipatuhi segera.

Konsternasi publik terhadap mekanisme hukum militer bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, narasi tentang minimnya transparansi dan ketimpangan hukuman antara prajurit dan sipil terus bergulir. Putusan MK kali ini menghapuskekeraguan tersebut dengan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi total terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dibatasi hanya dua tahun, atau sekitar 730 hari, parlemen dan eksekutif harus bekerja ekstra cepat. Jika tenggat ini terlewati tanpa adanya perubahan substansi, maka seluruh kerangka hukum peradilan militer saat ini akan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.

Landasan Hukum dan Proses Uji Materi

Putusan ini bukanlah hasil dari tekanan politik semata, melainkan produk dari proses hukum yang ketat melalui alat uji materi. MK mengabulkan permohonan bernomor 260/PUU-XXIII/2025 yang menyoroti beberapa pasal krusial. Secara spesifik, frasa 'tindak pidana' dalam Pasal 9 angka 1, serta Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 127 UU Peradilan Militer, dinyatakan perlu dikoreksi agar selaras dengan prinsip keadilan. Pasal-pasal ini diuji terhadap landasan tertinggi negara, yaitu Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kesesuaian antara undang-undang sektoral dengan konstitusi adalah fondasi negara hukum yang tidak bisa ditawar.

Implikasi dari pengabulan permohonan ini sangat luas. Artinya, mekanisme penanganan kasus yang selama ini berjalan di 'ruang terisolasi' militer kini harus dibuka lebar untuk penyesuaian dengan standar hukum nasional. Hal ini mencakup definisi kejahatan, proses peradilan, hingga eksekusi hukuman. Perubahan ini menuntut adanya harmonisasi agar tidak terjadi diskriminasi dalam penerapan hukum, baik bagi aparatur negara maupun warga negara biasa yang berhadapan dengan masalah pidana.

Respons TNI dan Tantangan Internal

Menanggapi dinamika ini, Jenderal Maruli Simanjuntak menunjukkan sikap yang较为 rendah hati namun serius. Saat ditemui di Istana Negara pada Kamis (15/10), ia mengakui bahwa dirinya belum terlalu mendalami细节 perjalanan undang-undang tersebut. Sikap 'mau belajar' ini penting karena revisi undang-undang membutuhkan pemahaman mendalam, bukan sekadar reaksi emosional. Ia berencana mendiskusikan hal ini secara internal untuk memetakan dampak yuridis yang akan terjadi pasca-revisi. Ketertutupan informasi di masa lalu membuat banyak pihak, termasuk personel TNI sendiri, perlu mengejar ketertinggalan pemahaman terhadap standar hukum modern.

Di sisi lain, Maruli juga menyoroti kerapuhan keseimbangan hukuman. Ia mengeluhkan adanya disparitas hukuman yang tajam di lingkungan militer. Menurutnya, kasus pelanggaran pidana di kalangan prajurit sering kali berujung pada hukuman seumur hidup, sebuah ganjaran yang menurutnya jarang ditemukan dalam peradilan sipil. Pernyataan ini membuka perdebatan menarik: apakah keadilan militer itu memang dirancang lebih keras, atau justru prosedur yang tidak transparan membuat hukuman terasa lebih berat dan tidak proporsional bagi sebagian pihak?

Mengambil sudut pandang komparatif, Maruli menilai aturan hukum militer secara intrinsik jauh lebih ketat daripada peradilan umum. Namun, ia menyadari adanya kebingungan di masyarakat mengapa dalam beberapa kasus, hukuman yang dijatuhkan terasa lebih ringan dibanding ekspektasi publik. Ia menyiratkan adanya kebutuhan untuk 'mengikut alur' pengadilan agar publik bisa memahami logika di balik setiap vonis. Ini merupakan bentuk pengakuan bahwa militer tidak bisa selamanya bersembunyi di balik dalih 'rahasia dinas' untuk menghindari pemeriksaan publik atas keputusan hukumnya.

Deadline Kritis dan Masa Depan Hukum Nasional

Tebal tekanan dari Ketua MK Suhartoyo memberikan konteks urgensi yang tidak bisa diremehkan. Peringatan keras bahwa UU Peradilan Militer akan gugur secara hukum jika tidak direvisi dalam dua tahun, menciptakan urgensi prosedural yang tinggi. Bagi pembentuk undang-undang, ini adalah alarm merah. Proses legislasi yang kompleks, melibatkan pembahasan di DPR dan pengesahan oleh Presiden, harus dilakukan secepat kilat tanpa mengorbankan kualitas substansi. Kegagalan memenuhi tenggat ini akan menciptakan kevakuman hukum (legal vacuum) yang berbahaya bagi stabilitas penegakan hukum nasional.

Dampak dari revisi ini akan terasa langsung di lapisan paling bawah dan paling atas sekaligus. Bagi prajurit, ini berarti penyesuaian terhadap hak-hak hukum yang lebih setara dengan sipil. Bagi masyarakat sipil, ini adalah jaminan bahwa jika ada konflik hukum yang melibatkan militer, prosesnya akan lebih terbuka dan akuntabel. Kepercayaan publik terhadap institusi negara, yang sering kali goyah akibat kasus-kasus kontroversial, bisa pulih jika ada reformasi hukum yang nyata dan terbukti bekerja. Transparansi bukan lagi kemewahan, melainkan syarat mutlak eksistensi militer di bawah naungan negara hukum.

Dalam jangka panjang, putusan ini menandai pergeseran paradigma dari militerisme ke supremasi hukum. Militer tetap akan memiliki yurisdiksinya sendiri untuk hal-hal yang bersifat kebhaktian (discipline), namun batasnya akan lebih jelas untuk kasus pidana umum. Ini adalah evolusi yang diperlukan agar Indonesia tetap konsisten dengan komitmen konstitusionalnya terhadap HAM. Tanpa revisi, integritas sistem hukum nasional bisa tercoreng karena adanya 'zona bebas' hukum yang tidak selaras dengan konstitusi. Dua tahun ke depan akan menjadi periode pengamatan intensif bagi seluruh elemen bangsa.

Bagi para pengamat hukum, proses revisi ini juga akan menjadi ujian bagi keluwesan politik. Bagaimana negosiasi antara kepentingan keamanan nasional dan hak asasi manusia akan diformulasikan dalam pasal-pasal baru adalah kunci utama. Publik berhak mengetahui apakah revisi ini hanya bersifat kosmetik atau benar-benar menyentuh akar masalah ketidakadilan. Kekuatan institusi militer akan diuji bukan lagi hanya dari kesiapan tempur, tetapi juga dari kemampuannya bersikap akuntabel di hadapan hukum yang sama dengan rakyatnya.

Kolaborasi antara lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif menjadi vital dalam fase transisi ini. MK telah memberikan arah, kini giliran parlemen untuk menindaklanjuti. Jika proses ini berjalan mulus, Indonesia akan memiliki sistem peradilan militer yang lebih modern, adil, dan tidak lagi menjadi pertanyaan tanya besar. Sebaliknya, jika terjadi kebuntuan, risiko kehancuran legalitas UU Peradilan Militer menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi dengan segala cara. Waktu yang tersedia sangat terbatas dan setiap hari yang berlalu mengurangi ruang untuk koreksi yang bermakna.

Sementara itu, internal TNI sendiri harus melakukan sosialisasi masif kepada seluruh personel. Perubahan aturan main hukum akan memengaruhi cara prajurit berpikir, bertindak, dan memahami konsekuensi hukum dari perilakunya. Pelatihan ulang dan pemutakhiran regulasi internal harus segera dijadwalkan. Ignoransi atas hukum baru tidak akan diterima sebagai alasan setelah masa transisi ini berakhir. Kesiapan mental dan yuridis personel menjadi prasyarat agar implementasi UU revisi tidak menimbulkan chaos di lapangan operasional.

Pertanyaan yang kini menggantung di udara adalah apakah revisi nanti akan benar-benar mengedepankan keadilan restoratif atau tetap berpihak pada keadilan retributif yang kaku? Maruli sendiri menyinggung adanya kebutuhan untuk memahami mengapa hukuman di pengadilan bisa lebih rendah dari ekspektasi. Ini membuka ruang bagi pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan kontekstual. Peralihan dari pendekatan yang semata-mata menghukum ke pendekatan yang juga mempertimbangkan konteks dan proporsionalitas, akan menjadi indikator keberhasilan reformasi ini. Masyarakat menantikan bukti, bukan sekadar janji atau pernyataan niat.

Sebagai penutup, putusan MK ini adalah tonggak sejarah yang tidak bisa diabaikan. Ia memaksa seluruh pemangku kepentingan untuk keluar dari zona nyaman dan menghadap realitas bahwa militer Indonesia tidak bisa lagi berdiri di atas hukum, melainkan harus berada di bawahnya. Dua tahun mungkin terasa lama bagi mereka yang menunggu keadilan, tetapi bagi proses legislasi, itu adalah waktu yang sangat singkat untuk mengubah paradigma yang sudah mengakar. Keberhasilan proses ini akan menentukan apakah Indonesia mampu mempertahankan reputasinya sebagai negara demokratis dengan sistem hukum yang berkeadilan bagi semua warganya, tanpa memandang latar belakang profesi mereka.

Masyarakat sipil diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga partisipan aktif dalam mengawasi proses revisi ini. Transparansi adalah mata uang utama yang harus dipertahankan. Setiap draf undang-undang harus dibuka untuk publik, setiap sesi dengar pendapat harus disiarkan, dan setiap kontroversi harus dijawab dengan data, bukan spekulasi. Hanya dengan keterlibatan aktif semua pihak, kita bisa memastikan bahwa sistem peradilan militer yang baru benar-benar memenuhi standar keadilan dan hak asasi manusia yang telah diamanatkan oleh konstitusi kita bersama.

Sumber: Antara News

Bagaimana menurut Anda tentang transparansi penegakan hukum di lingkungan militer? Ceritakan pendapat Anda di kolom komentar atau bagikan artikel ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti kanal resmi LapakStore88 agar Anda tidak ketinggalan kabar penting dan analisis mendalam seputar isu hukum serta nasional lainnya.

📘 Follow Fanspage kami di Facebook: klik di sini

💬 Gabung Saluran WhatsApp kami: klik di sini

📰 Baca artikel lainnya di blog kami: kunjungi blog

Kata kunci terkait: putusan MK, peradilan militer, UU Peradilan Militer, Maruli Simanjuntak, hukuman prajurit, revisi undang-undang, hak asasi manusia, keadilan militer

#LapakStore88