Prabowo Ingin Bakom Jadi Telinga Istana, Bukan Sekadar Pelantang

LokalStore88 Selasa,13 Oktober 2026.

Pada sore hari yang tenang di Hambalang, Bogor, suasana kediaman resmi Presiden Prabowo Subianto berubah menjadi ruang diskusi strategis yang krusial. Dua figur baru saja dilantik, Syahganda Nainggolan dan Fadli Tri Hartono, duduk meladeni arahan langsung dari kepala negara tentang wajah baru komunikasi pemerintahan. Momen ini bukan sekadar serah terima jabatan biasa, melainkan penanda pergeseran fundamental dalam cara istana berinteraksi dengan publik. Yang menarik perhatian adalah perubahan paradigma dari sekadar 'berbicara' menjadi 'mendengar', sebuah lompatan yang jarang dibahas dalam dinamika politik Indonesia. Mengapa perubahan ini penting? Karena selama ini, kesenjangan antara kebijakan dan persepsi rakyat sering kali menjadi sumber ketegangan yang panjang.

Latar belakang pertemuan ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika dua hari sebelumnya di Istana Negara, di mana kedua pejabat tersebut baru saja resmi menyandang posisinya. Namun, diskusinya di Hambalang pada 4 Oktober 2026 itu jauh lebih substansial daripada prosesi pelantikan semata. Fokus pembahasan tertuju pada bagaimana pemerintah seharusnya menyusun narasi, bukan hanya tentang apa yang sudah dikerjakan, tetapi juga mengapa kebijakan itu diambil. Presiden menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dicerna oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini adalah upaya untuk menjembatani jurang pemahaman antara elite pembuat kebijakan dan rakyat kecil yang sering kali merasa terasing dari kompleksitas regulasi.

Dari Corong Suara Menjadi Telinga Rakyat

Pesan inti dari pertemuan tersebut adalah transformasi fungsi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menjadi lebih dari sekadar alat penyebarluas informasi resmi. Sebelumnya, lembaga sejenis sering kali dipandang sebagai 'pelantang' atau corong megafon yang tugasnya hanya memperkeras suara pemerintah agar terdengar jauh. Di era kepemimpinan Muhammad Qodari, Bakom lebih menekankan pada sinkronisasi pesan antar pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih informasi. Namun, arahan terbaru ini menambah dimensi baru: Bakom kini diwajibkan menjadi 'telinga' yang menangkap keluhan, masukan, bahkan kritik pedas dari masyarakat. Ini adalah langkah mundur yang positif, di mana pemerintah tidak lagi merasa superior dalam menyajikan informasi satu arah.

Perubahan ini menegaskan bahwa komunikasi efektif harus bersifat dua arah, menciptakan ruang dialog yang sehat antara penguasa dan yang diperintah. Syahganda Nainggolan, dalam kesempatan terpisah di kantor Bakom, meringkas mandat tersebut dengan formulasi yang tajam: program pemerintah harus dipahami utuh hingga ke lapisan paling bawah. Sebaliknya, persoalan yang dihadapi masyarakat di akar rumput harus sampai ke telinga Presiden secara langsung. Dua arus informasi ini diharapkan berjalan simultan, memastikan bahwa kebijakan tidak melenceng dari realitas di lapangan. Jika sebelumnya fokus utama adalah penyampaian capaian kerja, kini penekanan diberikan pada penjelasan logika di balik setiap keputusan. Ini mengubah sifat komunikasi dari pengumuman satu arah menjadi percakapan yang mengundang respons dan klarifikasi.

Konteks historis menunjukkan bahwa pergeseran ini sebenarnya sudah ditanamkan benihnya sejak Juli 2026, saat Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada forum tersebut, Presiden Prabowo secara eksplisit menegaskan bahwa pemerintahannya tidak antikritik, asalkan kritik tersebut dikemas dengan substansi dan bukan sekadar caci maki. Pernyataan saat itu mungkin hanya dipandang sebagai retorika politis yang umum, namun pertemuan di Hambalang mengkonkretkan pernyataan tersebut menjadi mandat operasional. Presiden menginginkan agar setiap kebijakan disertai dengan penjelasan alasan yang logis, sehingga publik tidak hanya menerima apa adanya tetapi memahami konteksnya. Dengan begitu, potensi resistensi terhadap kebijakan dapat diminimalisir melalui pemahaman, bukan melalui pemaksaan narasi. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa kepercayaan publik dibangun melalui transparansi dan keterbukaan, bukan hanya melalui cakupan media.

Dinamika Kritik dan Peran Baru di Lingkar Istana

Keberadaan Syahganda Nainggolan di pucuk pimpinan Bakom membawa dinamika unik karena latar belakangnya sebagai mantan aktivis dan analis politik. Ia dikenal luas melalui karyanya di Sabang Merauke Circle, sebuah lembaga kajian yang kerap memberitakan kritik tajam terhadap kebijakan negara. Penunjukan figur seperti ini ke dalam institusi yang bertugas menjelaskan kebijakan pemerintah menciptakan ironi positif yang patut dicermati. Tantangan utamanya adalah bagaimana seseorang yang terbiasa berbicara dari luar tiba-tiba harus berbicara dari dalam tanpa kehilangan integritas kritisnya. Syahganda harus memastikan bahwa penjelasan pemerintah tidak menjadi hambar atau kehilangan substansi hanya demi kepentingan birokrasi. Di saat yang sama, ia harus mampu membaca kritik bukan sebagai serangan personal, melainkan sebagai data berharga untuk perbaikan kebijakan.

Sekitar waktu yang hampir bersamaan, Rocky Gerung mendapat pengangkatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026. Kehadiran dua tokoh dengan latar belakang kritis ini membuka dua jalur berbeda bagi masuknya perspektif eksternal ke dalam kekuasaan. Syahganda bertugas mengelola alur komunikasi dan informasi, sementara Rocky memberikan pertimbangan strategis mengenai dampak kebijakan. Meskipun fungsi mereka berbeda, kedua posisi ini bersinggungan pada satu titik penting: bagaimana menerjemahkan suara rakyat yang sering kali terdengar berisik di ruang publik menjadi masukan yang actionable di ruang kebijakan. Ini adalah eksperimen sosial-politik yang menarik untuk diawasi, mengingat biasanya narasumber kritis dan pembuat kebijakan berada di dua kutub yang bertentangan.

Rocky Gerung sendiri mengakui bahwa perpindahan posisinya dari akademisi kritis ke Wantimpres merupakan perubahan perspektif dari luar ke dalam. Namun, ia menegaskan bahwa hal ini tidak berarti ia harus meninggalkan sikap kritisnya atau menjadi pengikut buta pemerintah. Peran Wantimpres adalah memberikan pertimbangan mengenai kesesuaian kebijakan dengan arah yang diinginkan presiden, yang di dalamnya tetap ada ruang untuk uji kritis. Pernyataan ini menggarisbawahi perbedaan mendasar antara kritik sebagai ekspresi publik yang bertujuan mendesak pejabat, dan kritik sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan menyempurnakan keputusan. Di luar pemerintahan, kritik berfungsi untuk membentuk opini publik; di dalam pemerintahan, kritik berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal. Keberhasilan transisi ini bergantung pada seberapa jauh kedua institusi tersebut mampu menghormati otonomi berpikir kritis mereka.

Namun, optimisme terhadap perubahan ini perlu dibarengi dengan kewaspadaan terhadap potensi kegagalan struktural. Suara kritis yang masuk ke Istana bisa dengan mudah kehilangan dayanya jika hanya dicatat sebagai arsip tanpa ada tindak lanjut nyata. Birokrasi yang kaku sering kali menjadi penghambat utama, di mana masukan dari rakyat terdampar dalam prosedur administratif yang lambat dan tidak responsif. Persepsi masyarakat terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh bagaimana komunikasi awal dilakukan; jika publik merasa didengar, kepercayaan akan tumbuh, namun jika mereka merasa diabaikan, sinisme akan meningkat. Oleh karena itu, efektivitas mandat 'telinga istana' ini tidak hanya diukur dari banyaknya keluhan yang masuk, tetapi dari bagaimana keluhan tersebut ditanggapi dan direspons dengan kebijakan korektif. Ini adalah ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam mewujudkan komunikasi yang partisipatif.

Masa Depan Komunikasi Politik di Indonesia

Dampak dari perubahan arah strategi ini akan terasa dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga sosial, jika implementasinya konsisten. Ketika pemerintah mulai menjelaskan 'mengapa' di balik kebijakan, masyarakat akan lebih mudah membangun kepercayaan dan dukungan terhadap program-program jangka panjang. Ini sangat krusial di tengah lanskap politik yang semakin terpolarisasi dan sensitif terhadap isu-isu sensitif. Jika Bakom berhasil menjadi jembatan yang sehat antara istana dan rakyat, maka potensi konflik horizontal akibat kesalahpahaman informasi dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, hal ini juga dapat mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dan berkualitas dalam proses demokrasi, karena rakyat merasa memiliki peran dalam pembentukan kebijakan. Jadi, ini bukan hanya soal teknik komunikasi, tetapi soal penguatan fondasi demokrasi di level operasional.

Menatap ke depan, keberhasilan inisiatif ini akan ditentukan oleh konsistensi dan keberanian pemimpin dalam menerima ketidaknyamanan yang dibawa oleh kritik. Proses ini tidak akan mudah dan pasti akan menghadapi resistensi dari dalam sistem birokrasi yang terbiasa dengan hierarki kaku. Namun, jika Syahganda dan Rocky dapat mempertahankan independensi berpikir mereka sambil menjalankan tugas institusional dengan baik, maka model komunikasi pemerintah Indonesia bisa menjadi contoh baru di kawasan. Kunci utamanya adalah menjaga keseimbangan antara ketegasan kebijakan dan kelembutan dalam menyampaikannya, serta kelapangan hati dalam mendengarkan keluhan. Dengan demikian, komunikasi pemerintah tidak lagi menjadi alat kontrol, tetapi menjadi ruang bersama untuk merajut konsensus nasional yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Sumber: Republika

Suka dengan analisis politik yang mendalam dan nggak bertele-tele? Yuk, terus pantau berita terkini dan opini pilihan dari LapakStore88. Ikuti kanal resmi kami biar tidak ketinggalan update penting seputar kebijakan negara yang memengaruhi hidup kita sehari-hari.

📘 Follow Fanspage kami di Facebook: klik di sini

💬 Gabung Saluran WhatsApp kami: klik di sini

📰 Baca artikel lainnya di blog kami: kunjungi blog

Kata kunci terkait: Bakom, Prabowo Subianto, Syahganda Nainggolan, komunikasi pemerintah, Rocky Gerung, Wantimpres, kritik kebijakan

#LapakStore88