Beli Token & Bayar Tagihan Listrik Bisa di Kopdes Merah Putih

LokalStore88 Rabu,14 Oktober 2026.

Angka 107 mungkin terkesan kecil, tetapi di baliknya ada lebih dari seratus koperasi desa dan kelurahan di Indonesia yang kini bisa melayani pembayaran tagihan listrik sekaligus penjualan token. Lewat kemitraan dengan PT PLN (Persero), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP bergeser dari sekadar wadah usaha warga menjadi semacam loket kelistrikan di titik terdekat dengan rumah penduduk. Bagi warga yang selama ini harus menempuh perjalanan ke pusat kecamatan hanya untuk membeli token, perubahan itu terasa nyata. Terdengar sederhana, namun artinya besar bagi mereka yang tinggal jauh dari layanan perkotaan.

Kemitraan ini bukan kerja sama administratif biasa. PLN membuka peluang bagi koperasi untuk menjalankan layanan pembayaran tagihan dan pembelian token listrik, sehingga koperasi tak lagi hanya menjadi pelanggan, tetapi juga mitra yang melayani pelanggan lain. Sampai Oktober 2026, tercatat lebih dari dua ribu transaksi kelistrikan telah diproses melalui koperasi yang terlibat dalam pengembangan layanan ini. Angka tersebut menandakan layanan sudah berjalan, meski masih berada di tahap awal pengembangan. Yang menarik, transaksi itu terjadi di desa dan kelurahan, bukan di kantor layanan perkotaan.

Langkah PLN ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar KDKMP menjadi wadah bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan memperoleh manfaat langsung dari pertumbuhan usaha di wilayahnya. Logikanya cukup jelas: koperasi tidak cukup hanya berdiri dan menampung anggota, tetapi perlu punya aktivitas yang menghasilkan nilai tambah. Semakin banyak jenis layanan yang bisa dijalankan, semakin besar pula perputaran ekonomi yang tercipta di tingkat desa. Layanan kelistrikan masuk dalam kategori itu karena dibutuhkan hampir setiap rumah tangga, setiap bulan, tanpa henti.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri dirancang sebagai simpul ekonomi di tingkat paling bawah pemerintahan. Posisinya strategis karena berada langsung di tengah warga, mengenal kebutuhan mereka, dan lebih mudah dijangkau dibandingkan layanan yang berpusat di kota. Namun posisi itu hanya bermakna jika koperasi benar-benar menjalankan fungsi layanan, bukan sekadar menempelkan papan nama. Karena itu, masuknya layanan pembayaran listrik dan token ke dalam koperasi bisa dibaca sebagai ujian sekaligus peluang: apakah koperasi mampu mengelola layanan rutin yang menyentuh kebutuhan harian warganya.

Listrik Jadi Pintu Masuk Layanan Lain

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan perusahaan setrum negara itu mendukung penuh program KDKMP sebagai bagian dari pelaksanaan program unggulan Presiden. Dukungan itu diwujudkan melalui dua hal sekaligus: penyediaan pasokan listrik yang andal dan kolaborasi layanan kelistrikan yang memberi nilai tambah bagi koperasi. Menurut dia, PLN tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan listrik untuk operasional koperasi. Lebih dari itu, PLN membuka peluang usaha melalui layanan pembayaran tagihan dan pembelian token, sehingga koperasi punya sumber pendapatan baru sementara warga menikmati akses layanan yang lebih dekat dan mudah.

Perhatikan dua sisi yang disebut Darmawan tadi, karena keduanya saling menopang. Pasokan listrik yang andal membuat koperasi bisa beroperasi, misalnya untuk penerangan, peralatan, atau aktivitas usaha lain di dalamnya. Sementara layanan pembayaran dan penjualan token memberi koperasi arus pemasukan dari aktivitas yang relatif rutin. Kombinasi ini penting karena banyak koperasi menghadapi masalah klasik: punya bangunan dan anggota, tetapi minim kegiatan yang menghasilkan. Dengan layanan kelistrikan, ada alasan bagi warga untuk datang, dan ada alasan bagi koperasi untuk terus hidup.

Secara teknis, layanan ini dijalankan melalui skema Payment Point Online Bank atau PPOB. Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy, menjelaskan skema tersebut memungkinkan KDKMP menjadi kanal transaksi pembayaran tagihan dan pembelian token listrik bagi masyarakat. Istilah PPOB mungkin terdengar teknis, tetapi sederhananya begini: koperasi bertindak sebagai perpanjangan tangan layanan digital, menerima pembayaran dari warga lalu meneruskannya ke sistem penyedia layanan. Model seperti ini sudah lazim di toko-toko kelontong dan agen pembayaran; yang baru adalah koperasi desa ikut masuk ke dalamnya dengan dukungan resmi PLN.

Rozy menyambut baik penguatan peran koperasi desa dan kelurahan sebagai pusat layanan masyarakat. Menurutnya, sampai Oktober 2026 sudah ada 107 KDKMP di Indonesia yang menjadi bagian dari pengembangan layanan PPOB PLN, dengan lebih dari dua ribu transaksi kelistrikan tercatat. Ia menilai capaian itu sebagai langkah positif dalam menghadirkan layanan pembayaran listrik dan pembelian token yang semakin dekat dengan masyarakat. Tidak hanya itu, layanan tersebut sekaligus memberi nilai tambah bagi aktivitas ekonomi koperasi di desa maupun kelurahan.

Dampak bagi Warga dan Koperasi

Bagi warga, dampak paling langsung adalah penghematan waktu dan biaya. Membeli token atau membayar tagihan tidak lagi memerlukan perjalanan jauh, yang berarti menghemat ongkos transportasi dan mengurangi waktu yang harus dikorbankan. Bagi mereka yang bekerja di sawah, kebun, atau usaha rumahan, waktu itu jelas berharga. Ada pula efek psikologis yang sering luput dihitung: rasa lebih tenang karena urusan administratif bisa diselesaikan di lingkungan sendiri. Di daerah dengan akses transportasi terbatas, kemudahan seperti ini bukan kemewahan, melainkan kebutuhan sehari-hari.

Untuk koperasi, masuknya layanan ini membuka sumber pendapatan yang sebelumnya tidak ada. Koperasi bisa memperoleh nilai tambah dari setiap transaksi yang dilayani, meski besarnya tentu bergantung pada volume dan pengaturan yang berlaku. Yang lebih penting, layanan ini menarik warga untuk datang dan mengenal koperasi lebih dekat. Kunjungan rutin untuk membeli token bisa menjadi pintu masuk bagi warga untuk mengetahui layanan lain yang tersedia, dari simpan pinjam hingga penyediaan kebutuhan pokok. Dalam jangka panjang, aktivitas yang hidup akan memperkuat posisi koperasi sebagai lembaga ekonomi desa.

Ada lapisan dampak yang lebih luas lagi, yakni soal pemerataan akses layanan. Selama ini, layanan digital dan pembayaran cenderung terkonsentrasi di kota, sementara desa menjadi pengguna yang harus menyesuaikan diri. Ketika koperasi di desa menjadi kanal transaksi resmi, jarak itu sedikit banyak diperpendek. Warga desa tidak lagi sekadar menjadi konsumen di ujung rantai, tetapi punya titik layanan yang mereka kenal dan percayai. Dalam kerangka yang lebih besar, langkah semacam ini menyentuh persoalan inklusi keuangan dan pemerataan layanan publik, yang selama bertahun-tahun menjadi pekerjaan rumah bersama.

Di sisi pemerintah, dukungan terhadap program ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat agenda pemantauan operasionalisasi KDKMP di wilayah Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia menyoroti kemudahan yang kini diperoleh warga desa, bahwa membayar listrik tidak lagi perlu menempuh perjalanan jauh karena koperasi resmi melayani pembayaran tersebut. Kunjungan pemantauan semacam itu biasanya menjadi penanda bahwa program sedang diuji di lapangan, bukan hanya dirancang di atas kertas. Yang dinilai bukan hanya ada atau tidaknya layanan, tetapi juga apakah warga benar-benar memanfaatkannya.

Yang Perlu Dijaga ke Depan

Tentu, keberhasilan program ini tidak otomatis. Ada beberapa hal yang perlu dijaga, mulai dari kesiapan pengurus koperasi dalam mengoperasikan sistem, sosialisasi kepada warga, hingga konsistensi pendampingan dari PLN di berbagai wilayah. Koperasi di satu daerah bisa menghadapi tantangan yang berbeda dari daerah lain, tergantung kondisi jaringan, jumlah anggota, dan kemampuan pengelola. Tanpa pendampingan yang berkelanjutan, layanan yang bagus di atas kertas bisa berhenti di tengah jalan. Karena itu, tahap pengembangan yang disebut sedang berjalan melalui koordinasi dengan koperasi dan unit PLN di berbagai wilayah menjadi bagian yang sama pentingnya dengan peluncurannya.

Skala pengembangan juga menarik untuk dicermati. Dari 107 koperasi yang sudah bergabung, jumlah transaksi yang tercatat masih berada di kisaran ribuan. Artinya, ruang tumbuh masih sangat lebar jika layanan ini menyebar ke lebih banyak koperasi dan diadopsi lebih banyak warga. Namun pertumbuhan itu perlu diimbangi dengan keandalan sistem, kejelasan pembagian hasil, dan kepastian bahwa setiap transaksi tercatat dengan benar. Pengalaman di banyak program layanan berbasis komunitas menunjukkan bahwa kepercayaan adalah modal utama; sekali terganggu, warga bisa kembali ke cara lama meski lebih merepotkan.

Ke depan, menarik untuk melihat apakah layanan pembayaran listrik lewat koperasi desa ini menjadi kebiasaan baru atau berhenti sebagai proyek percontohan. Jika berjalan mulus, bukan tidak mungkin koperasi juga menangani layanan lain yang dibutuhkan warga, seperti pembayaran air, cicilan, atau kebutuhan administrasi lain. Yang jelas, arahnya sudah terlihat: layanan yang dulu hanya ada di kota perlahan digeser lebih dekat ke rumah penduduk. Bagi warga desa, perubahan itu sederhana bentuknya, tetapi dampaknya menyentuh hal yang paling sering mereka hadapi setiap bulan, yakni listrik.

Sumber: Detik Finance

Kalau boleh jujur, kabar soal layanan desa seperti ini sayang banget kalau dilewatkan begitu saja, karena dampaknya menyentuh kebutuhan sehari-hari banyak orang. Pantau terus perkembangan program pemerintah, energi, dan ekonomi desa hanya di LapakStore88, sebab perubahan kecil di tingkat desa sering berujung jadi cerita besar. Ikuti kanal resmi LapakStore88 supaya Anda selalu jadi yang pertama tah

📘 Follow Fanspage kami di Facebook: klik di sini

💬 Gabung Saluran WhatsApp kami: klik di sini

📰 Baca artikel lainnya di blog kami: kunjungi blog

Kata kunci terkait: koperasi desa merah putih, KDKMP, token listrik, bayar tagihan listrik, layanan PPOB PLN, PLN, koperasi desa, program Prabowo

#LapakStore88