Akses Operasi Katarak Belum Merata, Wamenkes Dante Ungkap Kendalanya

LokalStore88 Jumat,16 Oktober 2026.

Di kota metropolitan Jakarta, ratusan pasien menunggu giliran operasi katarak, sementara di wilayah Papua masih sedikit prosedur yang dilakukan. Ketidakseimbangan ini menyoroti masalah distribusi layanan kesehatan mata di seluruh Indonesia. Perbedaan jumlah operasi yang tersedia di satu daerah dibandingkan daerah lain memunculkan pertanyaan tentang keadilan akses kesehatan. Hal ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah dan masyarakat yang menginginkan pelayanan kesehatan yang merata.

Penyakit katarak, kondisi umum pada populasi usia lanjut yang memerlukan intervensi bedah untuk mengembalikan penglihatan. Masyarakat yang belum mendapatkan operasi dapat mengalami penurunan kemampuan kerja, menambah beban ekonomi keluarga. Ketidakseimbangan akses tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga menimbulkan ketidaksetaraan sosial di tingkat daerah. Oleh karena itu, masalah ini menjadi topik penting bagi kebijakan kesehatan nasional.

Latar Belakang Katarak dan CSR

Katarak merupakan kondisi umum pada populasi usia lanjut yang memerlukan intervensi bedah untuk mengembalikan penglihatan. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Target Cataract Surgery Rate (CSR) sebagai indikator jumlah operasi yang harus dicapai setiap tahun. CSR bertujuan memastikan standar minimum pelayanan operasi mata di semua provinsi. Meski target ini sudah jelas, realisasinya masih menunjukkan variasi yang tajam antar wilayah.

Menurut data terbaru, tingkat CSR di beberapa daerah masih jauh di bawah ambang yang diharapkan. Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan fasilitas bedah, tenaga medis yang tidak merata, dan dana yang terbatas. Di sisi lain, beberapa daerah yang memiliki fasilitas lebih baik melampaui target, menciptakan ketidakseimbangan. Hal ini memicu kebijakan baru untuk menyesuaikan alokasi dana.

BPJS Kesehatan mengatur alokasi dana operasi katarak berdasarkan plafon yang ditetapkan untuk setiap daerah. Plafon ini dihitung dari jumlah layanan dan operasi yang dapat dibiayai di wilayah tersebut. Dengan sistem ini, daerah dengan beban layanan tinggi cenderung kehabisan dana, sedangkan daerah dengan beban rendah menumpuk sisa anggaran. Akibatnya, kebutuhan pasien di daerah tertentu tidak terpenuhi.

Contoh nyata terlihat di ibu kota, di mana plafon dana sudah terlampaui karena banyak pasien yang menunggu operasi. Sebaliknya, di Papua, jumlah operasi masih sedikit sehingga dana masih berlebih. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana distribusi dana tidak sebanding dengan kebutuhan nyata. Kondisi ini memicu diskusi tentang pergeseran dana antar daerah.

Bagaimana BPJS Menetapkan Dana

Proses perhitungan plafon BPJS melibatkan data statistik layanan kesehatan di setiap daerah. Faktor-faktor seperti jumlah rumah sakit, jumlah tenaga bedah, dan volume kasus katarak dipertimbangkan. Namun, data yang kurang akurat atau kebijakan yang tidak responsif dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara alokasi dana dan kebutuhan aktual. Oleh karena itu, revisi metode perhitungan menjadi penting.

Akibatnya, pasien di daerah yang melebihi plafon seringkali menunggu lama atau harus menanggung biaya tambahan. Di sisi lain, daerah yang memiliki sisa dana tidak dapat memaksimalkan penggunaan dana tersebut, sehingga peluang peningkatan kualitas layanan terlewat. Ketidakmerataan ini memperburuk kesenjangan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa distribusi operasi katarak belum merata di seluruh Indonesia. Ia menyatakan bahwa target CSR sudah ditetapkan, namun pelaksanaan tidak konsisten antar daerah. Dante mengajak BPJS Kesehatan untuk meninjau kembali alokasi dana dan memperbaiki mekanisme distribusi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan penyedia layanan kesehatan.

Salah satu solusi yang diusulkan adalah memindahkan dana dari daerah dengan sisa anggaran ke daerah yang kekurangan dana. Dengan alokasi ulang ini, pasien di daerah kurang mampu dapat segera mendapatkan operasi. Proses transfer dana ini memerlukan koordinasi antara Kemenkes, BPJS, dan otoritas daerah. Dante mengingatkan bahwa langkah ini harus didukung oleh data yang akurat.

Namun, implementasi transfer dana tidaklah sederhana. Tantangan administratif, perbedaan sistem keuangan daerah, dan potensi resistensi dari pihak yang memiliki plafon penuh dapat memperlambat proses. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi harus dipasang untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan. Tanpa pengawasan yang ketat, risiko penyalahgunaan tetap ada.

Jika berhasil, alokasi ulang dana dapat meningkatkan akses operasi katarak secara signifikan. Pasien di daerah terpencil akan mendapatkan pelayanan lebih cepat, mengurangi risiko komplikasi. Peningkatan akses ini juga berpotensi menurunkan beban ekonomi keluarga, karena biaya tambahan yang dikeluarkan pasien berkurang. Dampak positifnya akan dirasakan oleh sistem kesehatan secara keseluruhan.

Reaksi Pihak Terkait

Para profesional medis di beberapa daerah menilai langkah ini sebagai upaya positif untuk menutup kesenjangan. Mereka berharap dengan alokasi dana yang lebih adil, fasilitas bedah dapat diperbaiki dan tenaga medis dapat dilatih lebih intensif. Di sisi lain, beberapa penyedia layanan di daerah perkotaan menegaskan bahwa dana tambahan tidak akan mengatasi keterbatasan infrastruktur yang sudah ada.

Kelompok advokasi pasien juga mengekspresikan harapan bahwa transfer dana dapat mempercepat proses operasi. Mereka mengingatkan bahwa waktu tunggu yang lama seringkali menyebabkan kerusakan penglihatan permanen. Namun, mereka juga menuntut transparansi dalam penggunaan dana agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Langkah Selanjutnya dan Dampak Kebijakan

Ketidakseimbangan akses kesehatan mata ini bukan masalah baru. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berusaha menutup jarak antara daerah kaya dan miskin melalui kebijakan regional. Namun, tantangan struktural seperti distribusi tenaga medis dan infrastruktur masih menjadi hambatan utama. Solusi keuangan saja tidak cukup tanpa dukungan sistemik yang lebih luas.

Kemenkes telah membuka ruang dialog dengan BPJS untuk meninjau ulang mekanisme alokasi dana. Diskusi ini melibatkan data aktual operasional dan kebutuhan pasien di setiap daerah. Selain itu, pihak berwenang sedang menyiapkan indikator kinerja yang lebih akurat untuk memantau implementasi CSR. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dampak kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan angka operasi katarak, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan. Jika berhasil, contoh model alokasi ulang dana ini dapat dijadikan acuan bagi program kesehatan lainnya. Hal ini juga akan menegaskan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan kesehatan bagi seluruh rakyat.

Di tengah dinamika ini, penting bagi semua pihak untuk menjaga dialog terbuka dan berbasis data. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, BPJS, tenaga medis, dan masyarakat, potensi ketimpangan dapat diatasi. Masa depan pelayanan operasi katarak di Indonesia bergantung pada bagaimana kebijakan ini diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan.

Sumber: Detik Health

Terus ikuti berita terkini tentang kesehatan di LapakStore88. Jangan lewatkan update penting lainnya, bergabunglah dengan komunitas kami untuk tetap terinformasi.

📘 Follow Fanspage kami di Facebook: klik di sini

💬 Gabung Saluran WhatsApp kami: klik di sini

📰 Baca artikel lainnya di blog kami: kunjungi blog

Kata kunci terkait: katarak, operasi mata, BPJS kesehatan, ketimpangan daerah, Cataract Surgery Rate, kesehatan mata, daerah kurang anggaran

#LapakStore88